Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), dengan memaparkan kerangka kebijakan fiskal dan makro yang menjadi acuan penyusunan anggaran tahunan.
Prabowo memaparkan kerangka ekonomi makro (KEM) serta Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 sebagai landasan bagi proses legislasi anggaran dan bagi pemangku kepentingan pasar terkait ekspektasi fiskal dan moneter pemerintah.
Rincian Target Pendapatan dan Belanja Negara
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2027 berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB), angka yang diposisikan sebagai basis untuk pembiayaan belanja prioritas negara.
Untuk mendukung program prioritas dan program-program vital, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB sehingga menunjukkan ruang fiskal yang akan difokuskan pada alokasi prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga defisit anggaran yang terukur, dengan target defisit APBN 2027 dipatok pada kisaran 1,8 hingga maksimal 2,4 persen terhadap PDB.
Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa pengelolaan pembiayaan negara akan diarahkan pada pengendalian defisit untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah.
Sasaran Pembiayaan dan Suku Bunga SBN
Dalam aspek pembiayaan, pemerintah menetapkan sasaran bagi suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun pada rentang 6,5 hingga 7,3 persen sebagai indikator penting bagi pasar modal dan struktur biaya layanan utang negara.
Target ini juga merefleksikan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan anggaran dengan kondisi pasar keuangan domestik dan eksternal agar beban bunga tidak membebani ruang fiskal di masa depan.
Pernyataan pejabat negara menekankan bahwa kebijakan pembiayaan akan dijalankan dengan kehati-hatian, termasuk upaya menekan defisit sehingga kebutuhan penerbitan SBN dapat dikelola secara efisien.
Pendekatan ini diharapkan dapat memperkecil volatilitas pasar obligasi domestik dan menjaga kepercayaan investor dalam jangka menengah.
Target Nilai Tukar dan Pengendalian Inflasi
Pemerintah juga memaparkan sasaran nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dibidik pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500, sebagai salah satu parameter stabilitas eksternal dalam RAPBN 2027.
Selain itu, pemerintah menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen dan menegaskan bahwa strategi fiskal dan moneter akan disinergikan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menurut penjelasan Presiden, dirancang agar mampu meredam tekanan eksternal dan domestik pada nilai tukar serta menahan laju inflasi dalam batas-batas target.
Langkah-langkah tersebut dipandang krusial untuk mempertahankan iklim investasi dan kestabilan pasar domestik di tengah dinamika ekonomi global yang berkelanjutan.
Pemaparan kebijakan ini memberikan sinyal bagi pelaku pasar, lembaga keuangan, serta investor domestik dan asing mengenai arah pengelolaan fiskal tahun depan, khususnya terkait ekspektasi imbal hasil obligasi dan kestabilan nilai tukar.
Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi pemerintah meliputi upaya meningkatkan basis penerimaan negara tanpa menggerus daya saing serta kesiapan merespons risiko eksternal yang dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar.
Setelah pengantar RAPBN 2027 ini, dokumen KEM dan PPKF akan menjadi rujukan dalam pembahasan lebih lanjut bersama DPR RI, termasuk proses pembahasan anggaran yang melibatkan komisi terkait dan pertimbangan teknis untuk implementasi program-program prioritas.
Proses legislasi anggaran tersebut akan menentukan detail alokasi belanja, skema pembiayaan, serta langkah-langkah mitigasi untuk menjaga kebijakan fiskal yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan inklusif.
