Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 berdasarkan kerangka makro yang disampaikan kepada DPR RI. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Target Makro dan Jalur Kebijakan
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” ujar Presiden Prabowo. Pernyataan ini merefleksikan target jangka menengah pemerintah yang menghubungkan proyeksi KEM dengan sasaran fiskal untuk dua tahun mendatang.
Ruang fiskal dan kebijakan makro akan menjadi fokus dalam penyusunan RAPBN 2027 untuk memastikan target tersebut dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas makro. Pemerintah menegaskan pentingnya kombinasi antara kebijakan fiskal yang prudent, reformasi struktural, dan dorongan investasi untuk menopang permintaan agregat.
Target Kemiskinan dan Implikasi Sosial
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen, sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan tingkat kemiskinan ini dipandang perlu untuk diwujudkan bersamaan dengan akselerasi pertumbuhan agar manfaat ekonomi tumbuh merata.
Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dan bukan sekadar indikator makro. Implementasi program perlindungan sosial dan peningkatan akses layanan dasar akan menjadi instrumen penting untuk mencapai target kemiskinan yang baru.
Pasar Tenaga Kerja dan Ketimpangan
Dalam dokumen KEM dan PPKF, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen. Target ini mengisyaratkan harapan pemulihan pasar tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Selain itu, rasio Gini diharapkan membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380, sebagai indikator berkurangnya ketimpangan. Pemerintah menyatakan bahwa upaya mempersempit kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin menjadi salah satu prioritas kebijakan ekonomi.
Pernyataan Presiden menegaskan bahwa “Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” yang menjadi rujukan kebijakan distribusi pendapatan. Untuk mencapai hal tersebut, kombinasi kebijakan perpajakan, belanja sosial terarah, dan penguatan akses ekonomi bagi kelompok rentan diperkirakan akan diperkuat.
Kebijakan fiskal yang disebut prudent dan berkelanjutan akan membutuhkan pengelolaan penerimaan negara dan belanja publik yang efisien. Penguatan basis pajak, perbaikan administrasi pendapatan, serta alokasi belanja yang produktif menjadi elemen kunci agar target pertumbuhan dan inklusi tercapai.
Risiko eksternal seperti fluktuasi ekonomi global dan dinamika perdagangan internasional disebut sebagai faktor yang harus dipantau ketat. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural dipandang esensial untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas makro.
Penyusunan RAPBN 2027 yang mengacu pada KEM dan PPKF menjadi momen penting bagi parlemen dan eksekutif untuk menyelaraskan prioritas fiskal. Pembahasan lebih lanjut di DPR akan menentukan detail kebijakan anggaran yang mendukung target-target makro tersebut.
