Jakarta, Maret.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui usulan pembangunan taman difabel di eks Taman Puring, Jakarta Selatan, setelah menerima laporan penataan kawasan dari Wali Kota Jakarta Selatan M Anwar pada peresmian beberapa fasilitas publik pada Selasa (19/5/2026).
Inisiatif penataan dan relokasi pedagang
Wali Kota M Anwar melaporkan bahwa penataan kawasan eks Taman Puring dimulai setelah pedagang direlokasi dan area dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau. Menurut laporan yang disampaikan, pedagang “pindah dengan sadar, bongkar sendiri” sehingga proses pembersihan dan perataan lahan dapat segera dilakukan.
Skala area dan target fungsional
Anwar menyebutkan lahan yang akan dikembalikan menjadi taman memiliki luas kurang lebih 3.000 meter, dengan target pemanfaatan kembali sebagai ruang terbuka hijau yang dapat diakses publik. Pemerintah daerah menempatkan rencana ini sebagai bagian dari upaya memperbanyak fasilitas publik yang inklusif dan meningkatkan kualitas ruang kota di Jakarta Selatan.
Proses administrasi dan tenggat waktu pengajuan
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Pramono meminta agar surat pengajuan pembangunan disampaikan sebelum tanggal 1 Juni agar dapat diproses segera. Pramono juga menugaskan agar “Pak Asbang secara khusus dialokasikan untuk segera dibangun Taman Puring yang baru” sebagai bentuk percepatan implementasi administratif dan teknis.
Prioritas aksesibilitas dan perancangan
Pembangunan taman direncanakan menjadi taman difabel pertama di Jakarta Selatan, sehingga desain dan perencanaan menempatkan aksesibilitas sebagai prioritas utama. Pramono menegaskan bahwa konsep taman harus dirancang oleh arsitek yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas agar fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tersebut.
Dampak ekonomi lokal dan tata guna lahan
Perubahan fungsi dari area komersial menjadi ruang terbuka hijau berpotensi memengaruhi dinamika ekonomi lokal, termasuk perubahan arus pengunjung dan pola konsumsi di sekitar kawasan. Relokasi pedagang yang berjalan secara sukarela dapat mengurangi potensi sengketa sosial, namun perlu diikuti kebijakan pendukung agar pelaku usaha mikro tetap memiliki akses ke pasar dan layanan.
Implikasi anggaran dan investasi publik
Permintaan alokasi khusus terhadap “Pak Asbang” mengindikasikan pergeseran prioritas anggaran untuk proyek ini dalam periode pendek, meskipun besaran alokasi belum dirinci secara publik. Keputusan mempercepat pembangunan taman inklusif mencerminkan peningkatan orientasi investasi publik pada infrastruktur sosial yang mendukung keberlanjutan dan inklusi.
Proyeksi manfaat jangka menengah dari taman difabel antara lain peningkatan kualitas lingkungan, perluasan ruang publik ramah disabilitas, dan potensi peningkatan nilai properti di sekitar lokasi. Namun, realisasi manfaat tersebut akan bergantung pada kualitas perencanaan, kesinambungan pemeliharaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan lokal.
Pemerintah daerah juga perlu merumuskan mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan jangka panjang untuk memastikan fasilitas tetap berfungsi dan aman bagi pengguna difabel. Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dan komunitas lokal dalam tahapan desain serta operasi dapat memperkuat relevansi fungsi taman terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
