Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menegaskan keprihatinan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warijo pada Senin (18/5/2026). Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ketika Primus meminta pertanggungjawaban pimpinan bank sentral atas kondisi nilai tukar yang dinilai menggoyahkan kepercayaan publik.
Kritik Terhadap Kepemimpinan Bank Indonesia
Primus secara langsung menegur Gubernur BI dan menyatakan bahwa pelemahan rupiah telah “mengesampingkan kredibilitas” bank sentral. Ia bahkan menyarankan opsi pengunduran diri bagi pimpinan jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Primus menegaskan bahwa sikap tegas dari pimpinan BI diperlukan untuk memulihkan kembali trust publik terhadap institusi moneter tersebut. Pernyataan itu mencerminkan tekanan politik terhadap otoritas moneter seiring memburuknya sentimen pasar terhadap rupiah.
Kondisi Nilai Tukar dan Perbandingan Historis
Dalam paparan politiknya, Primus mengingatkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap euro juga mengalami pelemahan yang signifikan. Ia menyebut contoh historis bahwa pada awal 2006 nilai tukar berada pada angka Rp7000, namun menurut pengamatannya saat ini sudah mencapai Rp20.000.
Primus menilai adanya anomali ketika kondisi makro lain belum secara seragam menunjukkan pelemahan, dengan menyebut pertumbuhan ekonomi yang menurutnya berada pada level 5,61 persen. Pernyataan tersebut digunakan untuk menekankan ketidaksesuaian antara kinerja pertumbuhan dan pergerakan nilai tukar.
Dampak pada Kepercayaan Publik dan Pasar
Menurut Primus, pelemahan rupiah telah menurunkan kepercayaan publik terhadap BI dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas pengelolaan kebijakan moneter. Ia meminta agar Bank Indonesia segera mengambil tindakan yang jelas dan berani agar nilai tukar kembali menguat.
Dalam rapat tersebut Primus menantang otoritas moneter untuk menunjukkan langkah-langkah konkret, termasuk kemampuan memitigasi tekanan pada nilai tukar yang berpotensi memperburuk sentimen investor domestik dan asing. Tekanan politik semacam ini dapat berdampak pada ekspektasi pasar jika tidak ditangani dengan sinyal kebijakan yang kredibel.
Bank Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi dalam rapat itu mengenai langkah-langkah yang akan diambil sebagai respon terhadap kritikan anggota DPR. Namun, komentar Komisi XI menunjukkan adanya tekanan legislatif yang dapat mempengaruhi dinamika komunikasi kebijakan moneter ke depan.
Parlemen melalui Komisi XI menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen nilai tukar sebagai bagian dari fungsi pengawasan fiskal dan moneter. Isu kepercayaan dan kredibilitas menjadi kunci yang diajukan oleh anggota parlemen dalam menilai efektivitas pengelolaan ekonomi makro.
Permintaan untuk “mengambil sikap yang berani” yang dilontarkan Primus merepresentasikan tuntutan agar otoritas moneter tidak pasif menghadapi gejolak rupiah, sekaligus menuntut adanya langkah-langkah yang dapat menstabilkan ekspektasi pelaku pasar. Tuntutan itu juga membuka ruang diskusi tentang instrumen kebijakan yang tersedia bagi bank sentral dalam situasi volatilitas nilai tukar.
