Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan yang berkesinambungan merupakan fondasi utama bagi keamanan dan keberlangsungan sebuah negara. Pernyataan itu disampaikan pada Rangkaian kegiatan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu, (16/5/2026).
Pernyataan Presiden Prabowo muncul dalam konteks penegasan pentingnya produksi pangan yang aman, lancar, dan berkesinambungan untuk menjaga stabilitas negara. Hal tersebut juga dikemukakan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (17/5/2026).
Ketahanan Pangan dan Dimensi Pertahanan
Prabowo menilai ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi tetapi juga merupakan elemen strategis pertahanan negara. Ia mengilustrasikan hubungan ini dengan pengalaman militernya, “Kalau ada beras kita hitung, berasnya kuat untuk berapa hari. Kalau berasnya untuk 5 hari, ya 5 hari kita operasi. Kalau berasnya 14 hari, 14 hari kita operasi,” untuk menegaskan korelasi langsung antara persediaan pangan dan kemampuan operasional.
Pernyataan tersebut menempatkan ketersediaan pangan sebagai variabel kunci dalam perencanaan keamanan nasional dan operasional satuan tugas. Dengan pendekatan demikian, kebijakan pangan dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi kesejahteraan dan pertahanan.
Peran Petani dan Nelayan dalam Rantai Pangan
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada petani dan nelayan yang dianggap sebagai penopang utama produksi pangan nasional. Ia menegaskan bahwa kedekatan emosional yang terbentuk saat bergabung dalam organisasi tani memperkuat pemahamannya terhadap peran strategis kelompok produsen pangan tersebut.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingat kontribusi masyarakat desa pada masa perjuangan kemerdekaan, di mana bahan makanan sederhana menjadi andalan dukungan bagi perjuangan bangsa. Kenangan itu digunakan untuk menegaskan pentingnya pengakuan terhadap peran masyarakat desa dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Sinergi Antarlemen Bangsa untuk Swasembada
Prabowo menekankan bahwa keberhasilan swasembada dan ketahanan pangan nasional membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa. Ia meminta agar setiap pihak yang berkepentingan fokus pada masalah pangan dan menyampaikan apresiasi kepada tim pertanian dan tim pangan yang menurutnya “sangat baik, sangat kuat.”
Seruan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk merangkul aktor publik dan swasta dalam program peningkatan produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan untuk jangka panjang. Pendekatan kolaboratif ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pasokan di berbagai tingkat wilayah.
Investasi Infrastruktur Penyimpanan Pangan Polri
Sebagai bagian dari langkah konkret memperkuat ketahanan pangan, Presiden Prabowo melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan meluncurkan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban pada Sabtu (16/5/2026). Langkah ini menandai upaya penguatan kapasitas logistik institusi penegak hukum dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meresmikan pembangunan 10 unit Gudang Ketahanan Pangan Polri tipe 654 yang masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton. Gudang-gudang tersebut ditempatkan pada daerah strategis yakni Sumatra Barat, Riau, Sumatera Selatan 2 unit, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara 2 unit, serta Maluku Utara.
Pembangunan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tersebut dipandang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan stok pangan jangka menengah dan panjang. Penempatan gudang di wilayah-wilayah strategis diharapkan dapat memperlancar distribusi dan memperkecil risiko gangguan pasokan regional.
Dorongan Kebijakan dan Implementasi Lapangan
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mendorong koordinasi lintas sektor untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif dari hulu sampai hilir. Penekanan pada aspek logistik, dukungan terhadap produsen lokal, serta program gizi yang dilaksanakan oleh satuan-satuan terkait merupakan bagian dari strategi operasionalisasi kebijakan.
Langkah-langkah tersebut menandai orientasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek produksi, penyimpanan, dan distribusi sebagai paket kebijakan untuk mencapai stabilitas pasokan dan ketahanan pangan nasional. Realisasi di lapangan melalui pembangunan gudang dan peluncuran layanan gizi menjadi tolok ukur awal implementasi kebijakan tersebut.
