Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia tengah merancang kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik yang lebih selektif, melalui skema insentif berbasis nikel yang direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Inisiatif ini dianggap krusial untuk memperkuat hilirisasi industri dan menciptakan ekosistem kendaraan listrik nasional yang lebih mandiri.
Insentif Pajak dan Subsidi Pembelian
Dalam rencana yang disusun, kendaraan listrik berbasis baterai nikel-manganese-cobalt (NMC) akan mendapatkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen. Sementara itu, kendaraan listrik dengan jenis baterai selain nikel akan memperoleh PPN DTP sebesar 40 persen. Pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta untuk pembelian setiap unit motor listrik.
Fahmi Radhi, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai langkah ini positif karena membedakan insentif antara kendaraan listrik berbasis nikel dan non-nikel. Ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU).
Kenaikan Penjualan dan Dominasi Pasar
Data yang dikeluarkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV), dari 56.204 unit pada tahun 2024 menjadi 114.413 unit sepanjang tahun 2025. Meskipun demikian, pasar kendaraan listrik di Indonesia masih didominasi oleh kendaraan berbasis baterai lithium iron phosphate (LFP).
Penjualan kendaraan listrik berbasis LFP pada tahun 2024 mencapai 46.814 unit atau 83,3 persen dari total pasar, sedangkan kendaraan berbasis NMC hanya berkontribusi 9.390 unit atau 16,7 persen. Pada tahun 2025, meskipun LFP masih mendominasi dengan penjualan 88.344 unit atau 77,2 persen, NMC menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dengan 26.069 unit atau 22,8 persen.
Peluang dan Tantangan Pengembangan Nikel
Meskipun pangsa pasar NMC masih lebih kecil dibandingkan LFP, pertumbuhan NMC tercatat sangat cepat dengan kenaikan hingga 177,6 persen pada tahun 2025, dibandingkan LFP yang tumbuh 88,7 persen. Fahmi Radhi menekankan pentingnya mengembangkan kendaraan listrik berbasis NMC, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel yang cukup besar dan dapat terintegrasi dengan industri baterai nasional.
Dia juga mengingatkan bahwa tanpa kebijakan yang jelas, perkembangan kendaraan listrik berisiko akan menjadi pasar bagi produk impor. “Penting untuk menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu hingga hilir,” tuturnya. Selain itu, Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional.
Selain subsidi, pemerintah juga perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi di Indonesia serta meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan transfer teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor industri kendaraan listrik nasional diharapkan dapat tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga dapat bersaing di pasar global.
