Jakarta, Maret.id — Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan adanya risiko krisis pangan global yang meningkat akibat memanasnya ketegangan geopolitik dan potensi tersumbatnya rantai pasok internasional.
Risiko Geopolitik dan Peringatan FAO
Kepala Ekonom FAO Maximo Torero menekankan bahwa ancaman seperti potensi penutupan Selat Hormuz bukan lagi sekadar gangguan logistik biasa dan berpotensi memicu guncangan sistemik pada sektor pertanian dan pangan global.
“Saatnya telah tiba untuk mulai berpikir serius tentang bagaimana meningkatkan kapasitas pangan negara-negara, bagaimana meningkatkan ketahanan mereka terhadap hambatan ini,” ujar Maximo Torero dalam sebuah siniar (podcast) FAO yang dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Pertanian pada Minggu (24/5/2026).
Respons dan Kebijakan Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dengan langkah taktis yang meliputi peningkatan produksi, penebalan cadangan pangan, serta penjagaan stabilitas pasokan pasar domestik.
“Pangan kita siap menghadapi berbagai kondisi terburuk, mulai dari El Nino, La Nina, hingga dinamika geopolitik global,” tegas Mentan Amran melalui keterangan persnya pada Sabtu (24/5/2026).
Mentan Amran juga menegaskan, “Pertanian kita insya Allah tetap aman.”
Data lapangan yang dikemukakan pemerintah menunjukkan grafik produksi pangan nasional berada jauh di atas kurva konsumsi masyarakat.
“Produksi beras kita berkisar antara 2,6 sampai 5,7 juta ton per bulan, sementara kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan,” kata Amran.
“Artinya produksi kita berada di atas konsumsi,” ujarnya menambahkan, dan “Jadi pangan aman, masyarakat tidak perlu risau.”
Mentan menyoroti bahwa kekuatan pangan merupakan penopang utama stabilitas ekonomi suatu negara.
“Kalau kebutuhan dalam negeri aman dan stok kuat, Indonesia harus berani mengambil peran lebih besar. Kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga harus siap membantu negara sahabat yang membutuhkan,” tambah Amran.
Rekor Cadangan Beras dan Strategi Ekspor Terukur
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memaparkan bahwa hingga pertengahan Mei Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,37 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah Indonesia modern.
“Stok kita melimpah, sudah 5,3 juta ton. Potensi produksi dan serapan ke depan juga masih sangat besar,” jelas Wamentan Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI terkait penyerapan gabah.
Melimpahnya stok membuka peluang bagi perluasan kerja sama ekspor secara terukur dan bertahap tanpa mengganggu ketersediaan dalam negeri.
Langkah konkret yang sudah dilakukan antara lain pengiriman 2.280 ton beras premium senilai Rp38 miliar ke Arab Saudi untuk konsumsi jemaah haji serta pengiriman bantuan kemanusiaan 10 ribu ton beras ke Palestina.
“Kita sudah kirim 10 ribu ton beras ke Palestina, ke Arab Saudi sekitar 2.000 ton,” kata Sudaryono.
“Ke depan, kita berharap bukan hanya jemaah Indonesia saat haji dan umrah yang mengonsumsi beras RI, tetapi juga jemaah negara lain,” ujarnya.
Wamentan menegaskan bahwa pemenuhan isi piring masyarakat tetap menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan ekspor dihitung secara cermat.
“Semua ekspor dihitung cermat. Jangan sampai kebutuhan dalam negeri justru terganggu,” tegasnya.
Transformasi Ketahanan Pangan dan Kebijakan Pendukung
Posisi ketahanan pangan Indonesia saat ini menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan krisis moneter 1997–1998 ketika stok beras nasional kritis di angka 893 ribu ton sehingga pemerintah harus melakukan impor besar-besaran.
Sepanjang tahun lalu produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton, menghasilkan surplus di atas 3,5 juta ton dari total kebutuhan nasional yang berada di kisaran 31 juta ton, sehingga Indonesia menutup tahun tanpa impor beras medium.
Proyeksi Neraca Pangan Nasional menunjukkan 8 dari 11 komoditas strategis, termasuk beras, jagung, aneka cabai, bawang merah, daging dan telur ayam, hingga gula konsumsi, dipastikan aman tanpa ketergantungan impor.
Kebijakan penghentian impor jagung pakan juga berhasil dipertahankan sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan nasional.
Dukungan kebijakan domestik turut memperkuat posisi ini, antara lain penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi sebesar 20 persen melalui efisiensi industri dan implementasi mandatori Biodiesel B50.
Mandatori Biodiesel B50 dipandang dapat menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun dan memperkuat integrasi hulu-ke-hilir sektor pertanian dan energi.
Dengan cadangan beras yang kuat, surplus produksi, serta kebijakan yang berpihak pada petani, pemerintah menilai Indonesia memiliki modal untuk menjadi pilar stabilitas pangan di tengah ketidakpastian global.
Upaya peningkatan kapasitas produksi, pengelolaan stok yang hati-hati, serta langkah penjualan ekspor terukur diposisikan sebagai strategi utama untuk menjaga ketahanan pangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
