Jakarta, Maret.id — Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan ekonomi dengan menggabungkan kekuatan belanja pemerintah dan akselerasi sektor swasta sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa upaya tersebut bertujuan memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata melalui penguatan likuiditas perbankan serta dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (24/5/2026).
Dua Mesin Ekonomi: Pemerintah dan Swasta
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara tetapi juga memastikan tersedianya uang yang cukup di perekonomian agar perbankan aktif menyalurkan kredit. Strategi ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan.
Penggabungan peran belanja pemerintah dan pembiayaan swasta diharapkan menciptakan sinergi yang mendorong kegiatan ekonomi di berbagai segmen usaha. Menurut Purbaya, pendekatan ganda ini akan terus dijalankan ke depan demi memperkuat momentum pertumbuhan.
Penguatan Likuiditas dan Penyaluran Kredit
Sebagai salah satu langkah utama, pemerintah memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional guna memperkuat kapasitas penyaluran kredit kepada dunia usaha. Alokasi dana ini dirancang untuk meningkatkan kecukupan likuiditas bank sehingga kredit produktif dapat tersalurkan lebih luas.
Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dalam mendukung investasi dan ekspansi usaha, terutama di sektor-sektor yang memiliki dampak lapangan kerja dan nilai tambah tinggi. Purbaya menegaskan bahwa perhatian pada likuiditas merupakan bagian integral untuk mencapai target pertumbuhan yang ambisius.
Target Pertumbuhan 8 Persen dan Syaratnya
Purbaya menyebut target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat dicapai apabila dunia usaha memperoleh dukungan likuiditas, kemudahan investasi, serta akses pembiayaan yang kompetitif. Ia mengakui angka 8 persen tinggi, namun menilai bukan merupakan hal yang mustahil jika kondisi pembiayaan dan iklim investasi membaik.
Untuk memastikan tercapainya target tersebut, pemerintah fokus pada penyediaan fasilitas pembiayaan dan kebijakan yang mempermudah ekspansi usaha swasta, termasuk upaya memperbaiki koordinasi lintas instansi. Percepatan investasi dipandang krusial dalam mendorong realisasi produk domestik bruto jangka menengah.
Percepatan Investasi dan Pembentukan Satgas
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang melibatkan lintas kementerian guna mengatasi berbagai hambatan investasi. Satgas ini ditugaskan menangani persoalan perizinan, koordinasi antarinstansi, serta hambatan birokrasi yang menghambat realisasi proyek.
Dengan mekanisme koordinasi terpadu, pemerintah berharap sejumlah proyek strategis dapat dipercepat penyelesaiannya sehingga memberikan efek ganda terhadap kinerja ekonomi nasional. Langkah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian investasi bagi pelaku usaha dalam negeri dan asing.
Skema Pembiayaan Berbunga Rendah untuk Ekspor
Pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan berorientasi ekspor yang disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Tingkat bunga yang ditargetkan untuk skema ini berkisar sekitar 5 hingga 6 persen.
Fasilitas tersebut diharapkan menurunkan biaya modal bagi eksportir sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, ketersediaan pembiayaan kompetitif dinilai penting untuk mendorong ekspansi produksi dan penetrasi pasar global.
Purbaya menegaskan bahwa langkah-langkah kebijakan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Pemerintah akan terus mengawasi efektivitas pelaksanaan program agar dorongan likuiditas dan pembiayaan dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi.
