Pemerintah Soroti Penunjukan WNA Pimpinan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Guncang Investasi!
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta penjelasan pemerintah terkait penunjukan seorang warga negara asing menjadi direktur PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Pemerintah akan mengangkat Luke Thomas Mahony untuk memimpin PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Pengangkatan dan konfirmasi resmi
Perihal pengangkatan tersebut dikonfirmasi oleh Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, saat berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). “Untuk saat ini Luke Thomas,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Profil singkat calon direktur
Luke Thomas Mahony tercatat pernah menjabat sebagai direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), yang memberikan pengalaman di sektor tambang dan sumber daya mineral. Penunjukan seorang eksekutif asing pada posisi strategis di perusahaan yang mengelola kebijakan ekspor sumber daya alam melalui BUMN memicu perhatian sejumlah pihak terkait posisi nasional dalam pengelolaan SDA.
Tuntutan dari Komisi IV DPR
Johan Rosihan menilai penunjukan WNA sebagai Direktur Utama DSI menjadi perhatian publik yang wajar dan mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional. “Terkait penunjukan WNA sebagai Dirut SDI, tentu ini menjadi perhatian publik yang wajar,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (24/5/2026).
Johan menekankan bahwa sektor strategis yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan berbagai aspek fundamental. “Di sektor strategis yang menyangkut pengelolaan SDA nasional, aspek kedaulatan ekonomi, transfer teknologi, keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta keamanan data dan jaringan bisnis harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (24/5/2026).
Permintaan klarifikasi dan skema pengawasan
Anggota Komisi IV tersebut mendesak pemerintah untuk menjelaskan alasan, urgensi, dan mekanisme pengawasan atas penunjukan ini kepada publik. “Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa dasar penunjukan tersebut, apa urgensinya, bagaimana skema pengawasannya, dan sejauh mana posisi strategis bangsa tetap terlindungi,” desak Johan.
Tuntutan transparansi ini mencerminkan kekhawatiran terhadap implikasi jangka panjang pada kebijakan pengelolaan ekspor SDA yang dijalankan melalui korporasi BUMN. Penjelasan formal dari pihak berwenang dianggap penting untuk meredam ketidakpastian pasar dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan domestik.
Dampak terhadap kedaulatan ekonomi dan nilai tambah
Johan menegaskan bahwa siapa pun yang memimpin BUMN seperti DSI harus berorientasi pada penguatan kedaulatan ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. “Bagi kami, siapapun yang memimpin, orientasinya harus jelas: memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah SDA di dalam negeri, dan memastikan manfaat sebesar-besarnya kembali kepada rakyat Indonesia,” jelas Johan.
Peran DSI sebagai badan yang dibentuk untuk menjalankan kebijakan pengelolaan ekspor sumber daya alam melalui BUMN menempatkan posisi direktur utama sebagai jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal, perdagangan, dan investasi. Keputusan mengenai kepemimpinan korporasi ini berpotensi mempengaruhi dinamika hubungan bisnis internasional serta kebijakan nasional mengenai hilirisasi dan pemanfaatan SDA.
