Konferensi Republik Desak Negara Kembalikan Kedaulatan Sipil Segera!

Jakarta, Maret.id — Forum yang diadakan baru-baru ini memberikan mandat kepada Sudirman Said sebagai Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho selaku Sekretaris Jenderal untuk meneruskan proses dengan menggelar rapat kerja segera. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam memperkuat peran masyarakat sipil di Indonesia.
Peran Masyarakat Sipil
Dalam pernyataannya pada Sabtu, 30 Mei 2026, Sudirman menekankan bahwa tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan komunikasi dengan berbagai elemen, termasuk politisi, anggota tentara, dan kepolisian. “Ketika keputusan diambil, argumennya harus berbasis data dan bukti,” ujarnya, menunjukkan pentingnya pendekatan yang berbasis pada kajian yang kuat.
Yanuar Nugroho menambahkan bahwa forum ini bukanlah sebuah ajang diskusi tanpa arti. “Yang menyatukan kami bukanlah struktur, melainkan keresahan yang sama yang dialami oleh masyarakat,” jelasnya. Hal ini menggambarkan semangat kolaborasi yang menjadi dasar bagi acara tersebut.
Kegelisahan Kolektif
Ia menegaskan bahwa ini bukan hanya kegelisahan segelintir aktivis, melainkan merupakan kegelisahan kolektif yang mencerminkan suara seluruh masyarakat sipil dari berbagai daerah. Kegiatan ini melibatkan tujuh panel diskusi dengan puluhan narasumber yang digelar secara independen. “Kami tidak memiliki sponsor. Semuanya dilaksanakan melalui semangat gotong royong,” tegasnya.
Para pembicara di forum tersebut hadir dengan biaya sendiri, mencerminkan solidaritas mereka terhadap tujuan bersama. Yanuar menekankan bahwa semangat tersebut adalah bentuk nyata dukungan untuk republik ini, di mana setiap individu berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif.
Menuju Keluaran konkret
Bhima Yudhistira dari CELIOS menegaskan keinginan agar konferensi ini tidak sekadar menjadi seremoni, melainkan menjadi langkah konkret menuju pengembangan gagasan yang progresif. “Ini adalah kerja maraton untuk mengonseptualisasikan gagasan-gagasan yang terfragmentasi akibat minimnya kepemimpinan kolektif,” pungkas Bhima.
Dia mengemukakan pentingnya menghasilkan keluaran berupa Buku Putih yang mengedepankan arah ekonomi yang pro-rakyat dan pro-lingkungan. Menurutnya, dokumen ini dapat mengambil inspirasi dari “Mandate for Leadership,” sebuah dokumen dasar kebijakan yang pernah ada di Amerika Serikat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengadvokasi kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.





