Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menjelaskan sejumlah kriteria ekonomi yang didasarkan pada Pancasila, termasuk kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu yang menurutnya berpihak pada kepentingan nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pidato pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Kebijakan ekspor sumber daya alam dan pengelolaan devisa
Menurut Presiden Prabowo, ekonomi berdasarkan Pancasila tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang dan harus mencegah aliran keuntungan yang berlebihan ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa “sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi.”
Pernyataan Presiden melanjutkan penjelasan kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam satu pintu sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi. Dalam pidatonya, ia menekankan perlunya investasi besar pada industrialisasi berbasis hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
“Saya juga menekankan bahwa kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo. Pernyataan ini mengindikasikan fokus pada mekanisme tata niaga yang lebih terpusat dan kebijakan fiskal yang dapat menahan aliran devisa agar berdampak langsung pada pembangunan domestik.
Hilirisasi dan penguatan industri
Hilirisasi disebut sebagai instrumen utama untuk mengubah struktur ekonomi agar tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Penguatan industri pengolahan dalam negeri dihadapkan pada kebutuhan investasi besar, kebijakan insentif, serta sinergi antara sektor publik dan swasta.
Kebijakan ekspor satu pintu dipandang mendukung upaya hilirisasi karena memberi ruang bagi perencanaan strategis dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri domestik. Langkah-langkah tersebut berpotensi meningkatkan serapan tenaga kerja dan nilai tambah produk ekspor.
Dimensi kemanusiaan dan perlindungan sosial
Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Pancasila harus berkemanusiaan, religius, dan memperkuat persatuan nasional sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan angka statistik. Ia menyoroti aspek kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan ekonomi.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik,” kata Prabowo, “Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pernyataan tersebut menegaskan fokus kebijakan pada indikator kesejahteraan seperti gizi anak-anak dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Presiden juga menyoroti kebutuhan spesifik sektor pertanian dan perikanan, termasuk ketersediaan pupuk dan akses pasar yang adil bagi petani serta pemberdayaan nelayan. Ia menegaskan pentingnya peran petani dan nelayan sebagai produsen pangan dan protein yang esensial bagi ketahanan nasional.
Perlindungan pekerja dan peluang usaha
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa para pekerja harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak serta perlindungan terhadap nasib mereka. Pernyataan ini mencerminkan perhatian pada aspek ketenagakerjaan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif.
Ia menekankan bahwa nasib pekerja harus dilindungi dan dibantu agar memperoleh kondisi kerja yang lebih baik dan akses terhadap peluang ekonomi. Fokus ini relevan dalam konteks upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui perluasan sektor industri dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Peran koperasi, UMKM, dan desa sebagai pusat pertumbuhan
Presiden mengutip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagai landasan ekonomi Pancasila. Dari perspektif kebijakan, ini diterjemahkan menjadi dorongan bagi penguatan koperasi dan perluasan peran usaha kecil serta menengah.
“Koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit,” ujar Prabowo, menekankan bahwa koperasi adalah alat untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ia juga menyatakan bahwa desa harus difokuskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memperluas basis ekonomi nasional.
Penguatan UMKM dan desa sebagai pusat pertumbuhan dinilai penting untuk memastikan bahwa rakyat menjadi pelaku utama pembangunan dan bukan sekadar objek. Langkah konkret yang diharapkan meliputi penguatan akses pembiayaan, pelatihan kapasitas, serta pengembangan infrastruktur pendukung di kawasan pedesaan.
Keadilan sosial sebagai tujuan ekonomi
Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berkeadilan sosial dan bahwa pemerataan merupakan tujuan utama pembangunan. “Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan,” kata Presiden.
Pernyataan ini menempatkan isu distribusi manfaat ekonomi sebagai prioritas, yang menuntut kebijakan fiskal, sosial, dan sektoral yang mampu meratakan hasil pertumbuhan. Kebijakan-kebijakan seperti pengelolaan devisa, hilirisasi, penguatan koperasi, serta dukungan bagi UMKM dan desa menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Pernyataan Presiden Prabowo menggambarkan arah kebijakan ekonomi yang menempatkan Pancasila sebagai kerangka normatif bagi perumusan strategi pembangunan. Implikasi kebijakan yang diutarakan mencakup pengaturan ekspor, pengelolaan sumber daya alam, tata kelola devisa, dan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
