Jakarta, Maret.id — Pemerintah masih menganalisa potensi keuntungan bagi penerimaan negara dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) eksportir hasil sumberdaya alam tunggal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa perhitungan potensi penerimaan belum menghasilkan angka pasti karena PT DSI baru resmi beroperasi pada Senin (1/6/2026). Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat jumpa pers di Gedung Danantara, Jakarta, yang dikutip Selasa (2/6/2026).
Analisis Potensi Penerimaan Negara
Menurut Menkeu, tim pemerintah telah melakukan penghitungan awal tetapi belum memperoleh angka akhir yang dapat dijadikan basis kebijakan fiskal. “Sudah dihitung, tapi belum ketemu angkanya. Jadi kita masih hitung terus, ini kan masih baru pertama,” kata Purbaya dalam pernyataannya.
Purbaya optimistis bahwa PT DSI akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional meskipun detail dampaknya terhadap penerimaan negara masih harus diuji. Pemerintah merencanakan proses monitoring dan evaluasi berkala untuk mengamati realisasi dampak fiskal dari langkah ini.
Skema Operasional dan Mekanisme Pengawasan
Skema operasional PT DSI akan bekerja atas dasar penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), di mana perusahaan akan berfungsi sebagai eksportir tunggal untuk komoditas tertentu. Mekanisme ini dirancang untuk memperkuat pengawasan ekspor, menjaga stabilitas devisa, serta mencegah praktik manipulasi harga dan pelaporan ekspor komoditas.
Pemerintah menegaskan bahwa selama masa transisi DSI akan dimonitor setiap tiga bulan dan dievaluasi hingga 1 Januari 2027 untuk menilai efektivitas model pengelolaan tersebut. Purbaya menyebut bahwa “tiga bulan dari sekarang baru mungkin bisa keluar angka yang lebih jelas dampak dari DSI ini kepada penerimaan negara,” sehingga hasil evaluasi awal menjadi krusial bagi keputusan kebijakan selanjutnya.
Landasan Hukum dan Tata Kelola
Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kewajiban ekspor sumber daya alam melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
Tujuan regulasi ini meliputi penguatan pengendalian aliran devisa, peningkatan transparansi perdagangan komoditas strategis, serta pencegahan praktik yang dapat merugikan kepentingan fiskal dan industri dalam negeri. Struktur tata kelola yang jelas diharapkan dapat menjadi dasar pengukuran kinerja PT DSI dalam jangka pendek hingga menengah.
Kebijakan yang diimplementasikan pemerintah diproyeksikan untuk berdampak pada rantai pasok dan struktur pasar komoditas domestik, sehingga koordinasi dengan pelaku usaha dan otoritas terkait menjadi penting. Pemerintah juga perlu menyiapkan instrumen fiskal dan nonfiskal untuk memitigasi risiko volatilitas harga dan potensi gangguan suplai.
Komoditas yang Dikenai Skema Eksportir Tunggal
Kebijakan ekspor wajib melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah akan diterapkan terlebih dahulu pada komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy atau paduan besi. Penerapan awal pada komoditas tersebut dimaksudkan untuk menangani permasalahan strategis terkait pengelolaan devisa dan praktik pemasaran internasional.
Langkah ini berpotensi memengaruhi harga domestik dan luar negeri serta arus perdagangan pihak swasta yang selama ini aktif melakukan ekspor langsung. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyajikan mekanisme transisi yang jelas agar pelaku usaha dapat menyesuaikan model bisnis dan kepatuhan terhadap ketentuan baru.
Penerapan eksportir tunggal juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat data ekspor dan meningkatkan kualitas pelaporan devisa, yang pada gilirannya akan memperbaiki basis data makroekonomi dan perencanaan fiskal. Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan PT DSI dalam menjalankan fungsi operasional dan tata kelola yang transparan.
Pemerintah menunjukkan sinyal kesiapan untuk menilai kembali kebijakan sesuai hasil evaluasi triwulan, sekaligus menegaskan komitmen terhadap pengelolaan SDA yang berorientasi pada kepentingan nasional. Implementasi kebijakan ini akan menjadi indikator penting bagi pelaku pasar, investor, dan pembuat kebijakan dalam pengamatan perkembangan ekonomi makro ke depan.
