BGN Perkuat Validasi Data Penerima MBG, Pastikan Sasaran Merata dan Berkelanjutan!
Jakarta, Maret.id — Wapres Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Tombulu, Minahasa, Sulawesi Utara.
Penguatan Validasi Data sebagai Prioritas
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat validasi data penerima manfaat Program MBG dengan menggandeng sekolah serta pemerintah daerah untuk memastikan layanan tepat sasaran dan merata. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan validasi data merupakan prioritas agar pelaksanaan MBG semakin akurat dalam menjangkau kelompok sasaran.
Peningkatan akurasi data dianggap sebagai fondasi agar program dapat berjalan berkelanjutan dan mengurangi risiko ketidakmerataan. Sony menjelaskan bahwa selain integrasi dari berbagai wali data, verifikasi dilakukan langsung dari tingkat paling bawah untuk memastikan kebenaran data yang digunakan.
Mekanisme Verifikasi di Tingkat Lokal
Verifikasi lapangan dilaksanakan melalui koordinasi antara koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa. Mekanisme ini mencakup pendataan serta pencocokan data ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren.
Proses pendataan awal pada periode Mei hingga Juli 2024 melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan ke tim persiapan pelaksanaan Program MBG. Pendekatan berjenjang tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan cakupan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Akses Publik dan Peran Pemangku Kepentingan Lokal
Untuk transparansi, hasil validasi kini dapat diakses publik melalui dasbor validasidatapm.bgn.go.id sehingga pemangku kepentingan dapat melakukan pengecekan berkala di wilayah masing-masing. BGN juga mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif memverifikasi data dan melaporkan ketidaksesuaian.
Sony mengimbau agar apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466. Saluran pelaporan ini dimaksudkan untuk mempercepat koreksi data dan memperluas jangkauan layanan.
BGN melaporkan bahwa data penerima manfaat yang digunakan saat ini merupakan hasil pendataan awal periode Mei hingga Juli 2024, sehingga masih memungkinkan perbaikan dan pembaharuan basis data. Upaya perbaikan data menjadi penting mengingat proses awal tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan operasional.
Tantangan Sumber Daya dan Koordinasi Lintas Instansi
Sony mengungkap pada Selasa (2/6/2026) bahwa pada masa awal pendataan BGN masih mengalami keterbatasan sumber daya, termasuk belum memperoleh dukungan anggaran operasional dan jumlah personel yang terbatas. Keterbatasan tersebut sempat membatasi kemampuan koordinasi formal lintas instansi sehingga pelaksanaan verifikasi belum dapat optimal.
Melalui penguatan koordinasi antar-kementerian serta partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat, BGN optimistis bahwa proses validasi akan menghasilkan basis data penerima manfaat yang lebih akurat hingga tingkat desa dan kelurahan. Peningkatan kualitas data diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat efektivitas belanja publik di sektor gizi dan meningkatkan dampak program MBG terhadap penurunan stunting serta peningkatan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil.
