Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor fundamental. Ia mengungkapkan bahwa nilai tukar rupiah telah bergerak lebih jauh di bawah level yang seharusnya, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat ekonomi.
Rupiah dan Batas Nilai Tukar
Said Abdullah menegaskan, “Rupiah seharusnya tidak melebihi batas maksimum Rp17.600 per Dolar AS.” Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026. Pernyataan tersebut semakin menggarisbawahi kondisi krisis nilai tukar yang dialami oleh mata uang Indonesia.
Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Ia mendorong pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurut Said, menjaga stabilitas pasar bukanlah tugas yang bisa dicapai hanya dengan intervensi moneter semata. Ada perlunya perbaikan tata kelola dan peningkatan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Said menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk memanfaatkan forum KSSK secara optimal. “Maka saya sungguh berharap ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK. Manfaatkan forum itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kebijakan fiskal,” ujarnya.
Langkah Penguatan KSSK
Lebih lanjut, Said Abdullah mengingatkan KSSK untuk segera melakukan langkah-langkah penguatan agar tekanan terhadap nilai rupiah dapat mereda. “Kalau tidak, KSSK harus segera melakukan pembenahan dan penguatan untuk menghentikan pelemahan rupiah yang terus berlangsung,” tegasnya.
Dengan situasi yang berlarut-larut ini, pengawasan dan respons cepat dari para otoritas menjadi sangat krusial. Pada akhirnya, keberhasilan dalam menangani isu nilai tukar rupiah akan menjadi cerminan dari kekuatan dan ketahanan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah.
