Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga untuk menghasilkan dampak ekonomi riil yang langsung dirasakan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Sabtu (6/6/2026).
Fokus pada Dampak Mikro: Pedagang Tahu dan Tempe
Purbaya menggarisbawahi bahwa stabilitas nilai tukar rupiah memiliki implikasi langsung terhadap biaya produksi pelaku usaha mikro, termasuk penjual tahu dan tempe. “Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor, yang jelas itu menaikkan cost of production mereka,” ujarnya.
Dengan akar persoalan pada kenaikan biaya bahan baku, Menteri Keuangan menyatakan bahwa stabilitas rupiah diharapkan mampu meredam tekanan biaya tersebut sehingga margin usaha mikro tidak semakin tergerus. Langkah ini dipandang perlu agar pelaku usaha kecil tidak lagi terdorong menaikkan harga jual yang justru membebani konsumen.
Perlindungan untuk Rumah Tangga
Purbaya juga menyoroti dampak kebijakan terhadap beban hidup rumah tangga, khususnya ibu-ibu yang bertanggung jawab atas pengeluaran rumah tangga. “Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu-tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya, tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan fokus pemerintah pada aspek distribusi manfaat kebijakan makro, yakni memastikan bahwa stabilitas makroekonomi berkontribusi pada keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan stabilitas daya beli masyarakat. Hal ini juga menunjukkan upaya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam volatilitas harga yang berpangkal pada fluktuasi nilai tukar.
Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Menteri Keuangan menegaskan bahwa sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter akan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan dalam menstimulasi ekonomi baik pada level makro maupun mikro. “Jadi, sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depan,” katanya.
Purbaya menilai kondisi fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia saat ini berada dalam posisi yang baik, berdasarkan hasil pertemuan terkait RAPBN dan APBN. “Jadi, dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kita kemarin, sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik. Amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada,” ujarnya.
Pemerintah, menurut Purbaya, akan menempatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan fiskal yang optimal untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. “Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat,” tambahnya.
Purbaya menegaskan pula komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras dan saling menguatkan. “Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian,” ucapnya.
Pernyataan itu mengindikasikan langkah koordinatif yang diharapkan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah dan menahan potensi pelemahan nilai tukar. “Kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang,” tutur Purbaya.
Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan pimpinan komisi DPR yang menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam dialog kebijakan. Kehadiran para pejabat ini mempertegas sinyal koordinasi antarlembaga negara dalam upaya menjaga stabilitas makro dan memperkuat efektivitas kebijakan publik.
Pernyataan Menteri Keuangan menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai instrumen yang tidak sekadar makroprudensial, tetapi juga sebagai penopang kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan kelangsungan usaha mikro. Pemerintah dan otoritas moneter diharapkan terus menyelaraskan kebijakan untuk menekan volatilitas yang merugikan pelaku usaha serta menjaga daya beli masyarakat.
