Pemerintah Percepat Hilirisasi dan Program Pangan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Riil!
Jakarta, Maret.id — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi guna menjaga stabilitas moneter dan fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026).
Koordinasi Antarlembaga sebagai Pilar Stabilitas
Prasetyo menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas fiskal merupakan kunci agar kebijakan ekonomi dapat saling mendukung dan memperkuat. “Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Peran Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan
Dalam penjelasannya, Mensesneg menekankan bahwa kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia harus selaras dengan kebijakan fiskal yang dikelola Kementerian Keuangan agar menghasilkan efektivitas kebijakan makro. “Dalam situasi hari ini menuntut kerja sama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang dibawa Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan,” tuturnya.
Fundamental Ekonomi yang Masih Kuat
Prasetyo menilai berbagai indikator ekonomi yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat. Ia menegaskan bahwa data indikator tersebut menjadi dasar keyakinan pemerintah untuk terus menjaga arah kebijakan ekonomi nasional.
Pemerintah, kata Prasetyo, memandang perlu mempercepat program-program yang dapat mendorong pertumbuhan sektor riil agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat. Akselerasi kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat daya serap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah produk domestik, serta memperkuat ketahanan ekonomi di level akar rumput.
Prioritas Sektor Riil
Prasetyo menyebutkan sejumlah sektor yang menjadi fokus prioritas pemerintah, antara lain ketahanan pangan, energi, perikanan, serta penguatan industrialisasi dan hilirisasi. Kebijakan yang diarahkan pada sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mendorong ketersediaan pasokan, menambah nilai tambah, serta meningkatkan ekspor produk bernilai lebih tinggi.
Langkah konkret pada sektor pangan dan energi, menurutnya, penting untuk mengatasi potensi tekanan harga dan volatilitas yang berpengaruh terhadap inflasi serta kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, upaya hilirisasi dan industrialisasi diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi jangka menengah-panjang.
Optimisme dan Dukungan pada Nilai Tukar
Mensesneg mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. “Semoga kita harus tetap optimistis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera membaik seperti yang kita harapkan,” katanya.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang terus diperkuat juga penting untuk mendukung perbaikan nilai tukar rupiah serta menjaga daya beli masyarakat. Sinergi kebijakan dinilai esensial untuk merespons potensi risiko eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas moneter dan fiskal.
Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan makro harus diimbangi dengan implementasi program yang menyentuh aktivitas ekonomi riil agar hasilnya nyata bagi perekonomian nasional. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan momentum pemulihan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta pimpinan komisi DPR turut hadir dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan upaya lintas institusi dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi nasional.
