Jakarta, Maret.id — Bank Indonesia menegaskan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter berjalan sangat erat dan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional. Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (6/6/2026).
Koordinasi Fiskal dan Moneter Ditegaskan
Perry menjelaskan bahwa penguatan koordinasi difokuskan agar kedua instrumen kebijakan tersebut berjalan seirama dan saling mendukung sesuai kewenangan masing-masing. “Kami tegaskan koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Perry menekankan bahwa langkah sinergis ini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika eksternal yang mempengaruhi nilai tukar dan aliran modal. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara kebijakan fiskal dan operasi moneter untuk menjaga fundamental makroekonomi.
Dua Langkah Perkuat Stabilitas Rupiah
Menurut Perry, terdapat dua langkah utama yang telah disepakati Pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas rupiah. Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong kembalinya aliran modal asing atau portfolio inflows.
Perry menuturkan bahwa kenaikan suku bunga global telah memicu arus keluar modal dari sejumlah instrumen keuangan domestik, termasuk pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). “Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Langkah kedua yang disepakati adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia. Perry menambahkan bahwa skema ini juga disertai peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah sebagai bagian dari pengaturan fiskal-moneter.
Operasi Moneter dan Peran Fiskal
Kebijakan tersebut, menurut Perry, memungkinkan operasi moneter tetap berjalan efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sementara kebijakan fiskal tetap dapat memberikan dukungan terhadap perekonomian. “Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” ujarnya.
Perry menegaskan penguatan koordinasi ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan karena sinergi antara fiskal dan moneter dipandang esensial untuk menjaga stabilitas makroekonomi. “Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal moneter yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita tuh bagus,” kata Perry.
Pernyataan Perry menunjukkan keyakinan otoritas dalam mempertahankan stabilitas di tengah tekanan eksternal, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dan BI untuk menjaga arus modal serta kecukupan likuiditas domestik. Upaya ini menjadi bagian dari strategi makroprudensial dan kebijakan makroekonomi yang terkoordinasi.
Tanggapan Pemerintah terhadap Tekanan Rupiah
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan sikap pemerintah terkait anjloknya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp18.000 per dolar AS. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memantau perkembangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
“Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, dan juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk memantau perkembangan serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan,” kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026). Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa respons kebijakan dilakukan secara kolektif oleh otoritas fiskal dan moneter.
Langkah-langkah yang dibahas meliputi penyesuaian imbal hasil instrumen domestik dan pengelolaan likuiditas pasar, yang keseluruhannya diarahkan untuk meredam volatilitas kurs serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi intensif antarinstansi tersebut bertujuan untuk memberikan sinyal kesiapan kebijakan nasional menghadapi gejolak pasar global.
