Bapanas Ungkap Strategi Menahan Harga Minyakita, Redam Tekanan Penyesuaian HET!
Jakarta, Maret.id — Pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipastikan tidak akan terganggu oleh rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita karena stok untuk program tersebut di Perum Bulog dinyatakan telah terpenuhi. Pernyataan ini menjadi penting mengingat pemerintah tengah mempertimbangkan penyesuaian HET sembari menjaga ketersediaan pasokan bagi kelompok berpendapatan rendah.
Status Pasokan dan Realisasi Penyaluran
Hingga 5 Juni, realisasi penyaluran bantuan pangan nasional mencapai 55,37 persen atau telah diterima oleh 18,4 juta KPM. Secara kuantitas, total kebutuhan beras untuk program adalah 664,9 ribu ton dan Minyakita 132,9 kiloliter, dengan sisa pasokan beras 296,7 ribu ton dan Minyakita 59,3 ribu kiloliter yang dijadwalkan tersalur sampai akhir Juni.
Laporan yang diterima Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan stok beras Bulog masih memadai dengan total 5,3 juta ton. Pengadaan Minyakita untuk bantuan pangan hingga awal Juni hampir tuntas, mencapai hampir 99 persen dengan stok yang sudah diperoleh sebanyak 131,4 ribu kiloliter.
Peran Bulog dan Pemerintah dalam Distribusi
Dari seluruh Kantor Wilayah Bulog, pengadaan Minyakita di Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Barat masih dalam proses penyelesaian sehingga penyaluran serentak diharapkan rampung segera. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa ketika pemenuhan stok Minyakita untuk bantuan pangan tuntas, Bulog dapat memfokuskan penyaluran Minyakita ke pasar-pasar rakyat untuk meredam gejolak harga.
Ketut menegaskan bahwa dengan hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita yang dikelola Bulog akan disalurkan seluruhnya ke pasar rakyat untuk memperkuat pasokan. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Sabtu (6/6/2026) seiring upaya pemerintah mempercepat eksekusi distribusi sampai akhir Juni.
Dampak terhadap Harga dan Kebijakan HET
Pemerintah melihat percepatan distribusi bantuan pangan sebagai instrumen intervensi untuk mengendalikan harga pangan strategis, termasuk minyak goreng. Penyesuaian HET Minyakita oleh pemerintah akan mempertimbangkan harga keekonomian minyak goreng saat ini serta perkembangan harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai acuan utama.
Ketut menjelaskan bahwa minyak goreng yang harus didistribusikan dalam program ini berjumlah sekitar 132,9 ribu kiloliter, sehingga pelepasan stok sekaligus diperkirakan mampu memberikan tekanan penurunan harga secara langsung maupun tidak langsung. Ia menambahkan bahwa permintaan Bapanas kepada Bulog adalah untuk mengeksekusi penyaluran hingga Juni agar posisi harga dapat dikendalikan dan stabilitas harga beras sekaligus minyak goreng dapat terjaga.
Pendanaan untuk pelaksanaan program bantuan pangan telah disiapkan oleh Bapanas dengan total anggaran sebesar Rp 14,074 triliun. Ketersediaan anggaran ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pangan sebagai bantalan ekonomi.
Kesejahteraan Petani dan Ketersediaan Pasokan Domestik
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat Menteri Pertanian, memastikan bahwa pemenuhan pasokan beras dan minyak goreng untuk kebutuhan domestik dapat terpenuhi dari hasil produksi petani Indonesia. Menurutnya, fokus kebijakan tidak hanya pada peningkatan produksi tetapi juga pada memastikan hasil pertanian memiliki nilai ekonomi yang baik sehingga kesejahteraan petani meningkat.
Andi Amran menegaskan bahwa upaya pemerintah diarahkan untuk meningkatkan efektivitas usaha tani melalui efisiensi biaya produksi dan peningkatan nilai jual produk pertanian. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) agar manfaat peningkatan produktivitas dirasakan langsung oleh petani di seluruh Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTP pada Mei 2026 mencapai indeks 127,73 yang merupakan level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, NTP tanpa perikanan pada Mei 2026 tercatat lebih tinggi lagi di angka 128,49, melonjak dari rekor sebelumnya yang pernah mencapai 126,11 pada Desember 2025.
