DPR dan Pemerintah Siapkan Aturan Percepatan Investasi Tarik Modal, Danantara Jamin Transparansi!
Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Pertemuan ini dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria.
Agenda dan fokus pembahasan
Rapat membahas langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) dan percepatan perizinan investasi.
DPR dan pemerintah menitikberatkan pada penyusunan regulasi yang bertujuan mempercepat proses perizinan investasi untuk memperkuat iklim usaha dan daya saing nasional.
Peran Danantara dalam tata kelola ekspor
Salah satu fokus utama adalah penguatan tata kelola ekspor yang akan dilaksanakan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara Indonesia bersama Kementerian ESDM, demikian penjelasan pihak DPR.
“Serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi,” ujar Dasco kepada wartawan, menggambarkan alur pembahasan yang berlangsung sepanjang hari.
Danantara menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekspor SDA untuk mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing yang berpotensi merugikan negara.
“Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dony Oskaria.
Dony memastikan seluruh kontrak yang saat ini dimiliki perusahaan-perusahaan tetap berjalan normal dan pemerintah hanya ingin memastikan aktivitas ekspor sesuai prinsip kewajaran dan transparansi.
Perusahaan juga sedang mengembangkan sistem digitalisasi untuk memastikan seluruh transaksi sumber daya alam dilakukan secara wajar, transparan, dan dapat dipantau secara lebih terbuka.
Dampak terhadap pelaku usaha dan pengawasan publik
Manajemen Danantara meminta pelaku usaha tidak khawatir terhadap kebijakan yang sedang disusun pemerintah dan menegaskan bahwa seluruh kontrak yang telah berjalan akan tetap dihormati sampai ditemukan pola tata kelola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
“Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal, kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026,” ujar Dony.
Pemerintah dan DPR juga membuka kemungkinan melibatkan publik dan media dalam pengawasan implementasi kebijakan sebagai bagian dari komitmen transparansi, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat diawasi secara terbuka.
Pengembangan sistem digital diharapkan memperkuat kemampuan pengawasan fiskal dan kepatuhan korporasi, yang pada gilirannya mendukung peningkatan penerimaan negara dan menurunkan risiko penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.
Pembahasan ini menunjukkan upaya terkoordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk menata ulang tata kelola ekspor SDA dan perizinan investasi demi mendorong iklim usaha yang lebih sehat serta memastikan sumber daya negara memberikan manfaat ekonomi yang optimal.
Langkah-langkah berikutnya akan dipantau oleh para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan regulasi dan sistem baru berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah dicanangkan.
