Pentolan KSPSI Peringatkan Menteri ESDM Bahlil: Kenaikan Gas Industri Picu PHK!
Jakarta, Maret.id — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, secara terbuka mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mencari solusi atas kenaikan harga gas industri yang dinilai memicu risiko sosial-ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan berkaitan dengan potensi “badai” pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan biaya produksi yang meningkat, menurut Andi pada Senin (8/6/2026).
Dampak langsung pada produksi dan tenaga kerja
Andi menyatakan bahwa lonjakan harga gas menyebabkan produksi sejumlah sektor manufaktur tersendat dan menumpuk di gudang, khususnya di industri keramik dan sepatu. “Harga gas industri sudah tidak masuk akal, banyak barang produksi dari pabrik-pabrik industri keramik, industri sepatu, menumpuk di gudang,” ujarnya.
Penurunan volume produksi mengakibatkan pengurangan jam kerja dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pabrik, kata Andi. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap pendapatan rumah tangga yang bergantung pada sektor manufaktur padat karya.
Tuntutan kepada Menteri ESDM
Andi menegaskan upaya pertemuan dengan Menteri ESDM belum membuahkan hasil dan menyatakan kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait. “Kami sudah mencoba bertemu Menteri ESDM, tapi sampai hari ini kami merasa lebih mudah bertemu Pak Prabowo daripada bertemu Menteri ESDM. Ini lebih susah dihubungi,” kata Andi pada pernyataannya.
Dalam pernyataannya, Andi meminta kebijakan cepat untuk mencegah terjadinya gelombang PHK yang lebih luas jika isu harga gas tidak segera diatasi. “Karena itu Saya meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, agar segera mengambil kebijakan-kebijakan cepat untuk mencari solusi permasalahan gas industri ini. Kalau tidak, badai PHK akan terjadi,” tambahnya.
Opsi kebijakan dan konsekuensi fiskal
Permintaan penanganan atas kenaikan harga gas membuka ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah opsi kebijakan, termasuk subsidi targeted, alokasi pasokan gas untuk industri strategis, dan negosiasi ulang kontrak pasokan jangka pendek. Pilihan-pilihan kebijakan tersebut berimplikasi pada alokasi anggaran pemerintah dan potensi tekanan fiskal jika subsidi dipilih sebagai solusi jangka pendek.
Selain itu, solusi teknis seperti pengaturan prioritas distribusi gas dan percepatan pembangunan infrastruktur pasokan juga menjadi alternatif yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Implementasi langkah-langkah tersebut membutuhkan data permintaan sektoral dan dampak ekonomi yang terukur agar intervensi tepat sasaran tanpa menimbulkan distorsi pasar jangka panjang.
Risiko terhadap rantai pasok dan perdagangan
Gangguan pasokan gas dan kenaikan biaya produksi dapat memperburuk kinerja rantai pasok regional dan menekan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar ekspor. Penumpukan stok barang jadi di gudang berpotensi memicu penurunan nilai tambah dan mengurangi kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan industri.
Tekanan biaya juga dapat mendorong perusahaan mempertimbangkan substitusi input atau relokasi sebagian produksi, langkah yang jika meluas akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah industri. Oleh karena itu, kerangka kebijakan yang efektif harus memperhitungkan dampak jangka menengah terhadap investasi industri dan ketahanan rantai pasok nasional.
Peran serikat pekerja dan koordinasi pemerintah
Serikat pekerja, yang diwakili KSPSI, menekankan perlunya dialog konstruktif antara pemerintah, pelaku industri, dan perwakilan tenaga kerja untuk merumuskan solusi pragmatis. Andi Gani menegaskan bahwa tanpa tindakan cepat dari pemerintah, terutama kementerian yang mengendalikan pasokan energi, ancaman PHK massal menjadi semakin mungkin terjadi.
Pemerintah perlu memperkuat mekanisme koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan otoritas fiskal untuk menyusun paket kebijakan yang menyentuh aspek pasokan, harga, dan perlindungan tenaga kerja. Langkah-langkah antisipatif yang jelas akan membantu menahan tekanan sosial-ekonomi sementara solusi struktural terhadap ketergantungan energi industri disiapkan.
