Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Meitri Citra Wardani meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter sejak hari ini, Rabu (10/6/2026). Pernyataan itu disampaikan Meitri dalam konteks kekhawatiran terhadap efek berantai yang berpotensi memengaruhi pola konsumsi dan kuota subsidi energi nasional.
Dampak Potensial terhadap Perilaku Konsumen
Meitri menilai, meskipun Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang tidak secara langsung menjadi pilihan mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah, lonjakan harga sebesar itu dapat mendorong pergeseran konsumen menuju BBM bersubsidi seperti Pertalite. Perbedaan harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite, yang disebut Meitri mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, dikhawatirkan memicu migrasi pengguna dari segmen menengah ke segmen yang menikmati subsidi.
Risiko Tekanan pada Kuota Subsidi
Menurut Meitri, pergeseran massal dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi berpotensi meningkatkan beban fiskal akibat perluasan konsumsi subsidi, sekaligus menimbulkan risiko kelangkaan di titik distribusi. Ia menekankan pentingnya antisipasi agar distribusi subsidi tetap terarah dan tidak mengorbankan kelompok masyarakat yang memang berhak menerima bantuan tersebut.
Pemetaan Dampak dan Analisis Fiskal
Meitri mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga terhadap konsumsi BBM nasional dan menghitung kemungkinan tambahan beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi. Pemetaan tersebut menurutnya harus melibatkan penghitungan kuantitatif yang memperhatikan pergeseran permintaan antar-segmen konsumen serta skenario tekanan pada kuota subsidi.
Penguatan Pengawasan Distribusi
Selain pemetaan, Meitri mendorong Pertamina dan instansi terkait memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan penimbunan yang dapat memperburuk kondisi bila terjadi lonjakan permintaan. Pengawasan yang lebih ketat dinilai krusial untuk memastikan alokasi subsidi tepat sasaran dan distribusi lapangan berjalan efisien.
Stok dan Kesiapan Operasional
Politikus Fraksi PKS ini juga menyoroti pentingnya jaminan stok dan kesiapan operasional di tingkat hilir agar tidak terjadi gangguan pasokan yang merugikan konsumen akhir. Ia meminta langkah-langkah teknis segera ditingkatkan, termasuk pemantauan real time terhadap aliran stok dan kapasitas depot di daerah-daerah rawan.
Kebijakan Mitigasi dan Prediksi Harga Global
Meitri menegaskan bahwa penetapan harga tidak cukup hanya mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, melainkan harus diiringi kebijakan mitigasi yang jelas dan terukur. Pemerintah diharapkan mampu memprediksi pergerakan harga minyak global sehingga kebijakan domestik dapat disiapkan lebih proaktif untuk meredam gejolak di dalam negeri.
Meitri meminta pemerintah menyampaikan langkah mitigasi yang konkret kepada publik agar kepastian kebijakan dapat mengurangi keresahan masyarakat dan potensi gangguan distribusi. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat perlu segera diimplementasikan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
