Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Bandar Lampung pada Rabu, 10/6/2026, di hadapan ribuan pelaku usaha. Acara tersebut menjadi momentum bagi kepala negara untuk menyerukan pengembalian pada warisan pemikiran para pendiri bangsa sebagai landasan pembangunan ekonomi dan tata kelola nasional.
Warisan Pemikiran sebagai Landasan Pembangunan
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan keyakinan bahwa bangsa Indonesia sempat menjauh dari pemikiran dan cita-cita pendiri bangsa yang menurutnya telah meletakkan fondasi visioner bagi perjalanan negara. Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan kembali pentingnya referensi ideologis dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang.
Presiden menyinggung bahwa pendiri bangsa mewariskan sejumlah nilai luar biasa yang ia sebut sebagai “kecemerlangan, kecemerlangan”, termasuk semangat Sumpah Pemuda dengan prinsip “satu nusa satu bangsa satu bahasa”. Ia menyoroti bahwa pilihan bahasa nasional bukanlah bahasa mayoritas, melainkan upaya pemersatuan yang melewati kepentingan sektoral dan etnis.
Pancasila dan Konstitusi sebagai Pilar
Prabowo juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan warisan fundamental yang selama puluhan tahun menjaga persatuan Indonesia, dan nilai-nilai ini tak layak dipandang biasa oleh generasi muda. Ia mengingatkan bahwa keberadaan Pancasila menjadi faktor utama ketahanan sosial-politik yang menopang stabilitas nasional di tengah dinamika global.
Selain Pancasila, Presiden menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan bagian dari warisan konstitusional yang harus menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Penekanan pada kedua pilar ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum yang diperlukan pelaku ekonomi.
Imbauan untuk Pelaku Usaha dan Peran HIPMI
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk komunitas pengusaha muda, untuk menyadari nilai strategis persatuan nasional di tengah konflik dan peperangan yang masih mewarnai beberapa kawasan di dunia. Dalam perspektif ekonomi, persatuan dan stabilitas menjadi modal penting untuk menarik investasi dan mempertahankan kesinambungan rantai nilai domestik.
Prabowo mengibaratkan pembangunan nasional seperti pembangunan sebuah gedung yang memerlukan blueprint atau cetak biru teknis; menurutnya penyimpangan dari cetak biru akan membuat struktur runtuh. Tegasnya, rancang bangun bangsa yang sudah tersedia harus dijadikan acuan, bukan diabaikan, agar proyek-proyek strategis dan infrastruktur dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Pernyataan presiden ini memiliki implikasi langsung bagi kalangan pengusaha terkait orientasi investasi, perencanaan korporasi, dan kolaborasi antara sektor publik-swasta. Pengusaha muda yang hadir di Munas diharapkan menerjemahkan pesan tersebut menjadi strategi bisnis yang selaras dengan kepentingan nasional untuk mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam konteks kebijakan ekonomi, penegasan kembali pada nilai-nilai dasar dan konstitusi dapat diartikan sebagai dorongan untuk memperkuat kepastian regulasi, transparansi, dan tata kelola yang mendukung iklim usaha. Kepastian tersebut penting untuk memitigasi risiko dan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing.
Pesan kepala negara juga menekankan pentingnya rasa syukur dan tanggung jawab kolektif atas modal persatuan yang dimiliki Indonesia, yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain yang sedang dilanda konflik. Para pelaku usaha diminta untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing nasional.
Munas XVIII HIPMI di Bandar Lampung menjadi forum strategis bagi pengusaha muda untuk menyelaraskan agenda bisnis dengan prioritas pembangunan nasional yang bersifat struktural. Dengan keterlibatan aktif komunitas bisnis, diharapkan arahan strategis dari pemimpin negara dapat diimplementasikan melalui inovasi, investasi berkelanjutan, dan kemitraan yang produktif.
