Jakarta, Maret.id — Gubernur Jakarta Pramono Anung menepis kabar tentang lonjakan tarif Transjabodetabek yang dikabarkan akan naik secara signifikan, dan menegaskan bahwa isu kenaikan tarif Rp10 sampai dengan Rp15 ribu untuk seluruh layanan tidak mencerminkan kebijakan yang akan diberlakukan. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja di kawasan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pada Kamis (11/6/2026).
Penegasan Gubernur soal Penyesuaian Tarif
Pramono Anung menyatakan bahwa penyesuaian harga kemungkinan hanya menyasar satu atau dua rute tertentu dan bukan kenaikan menyeluruh untuk semua rute Transjabodetabek. Ia menegaskan komitmen untuk menyamakan sistem tarif Transjabodetabek dengan layanan reguler Transjakarta sambil mengevaluasi angka yang akan diberlakukan secara hati-hati.
Pramono juga memperingatkan agar pemberitaan yang mengutip kenaikan tarif secara masif tidak menimbulkan kegelisahan publik karena proses penentuan tarif masih dalam kajian. “Mungkin satu-dua yang akan mengalami penyesuaian harga, tetapi saya tetap akan memberlakukan Transjabodetabek sama dengan Transjakarta,” ujarnya sambil menambahkan bahwa “angkap berapa nanti segera kami putuskan.”
Subsidi dan Kelompok Penerima Bebas Tarif
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tetap berkomitmen memberikan subsidi penuh bagi kelompok masyarakat tertentu, dengan 15 golongan warga Jakarta yang dibebaskan dari tarif saat menggunakan transportasi publik. Kebijakan ini mencakup kelompok usia dan profesi tertentu, termasuk warga berusia di atas 60 tahun, jurnalis, aparatur sipil negara (ASN), serta aparat keamanan seperti TNI dan Polri.
Fasilitas pembebasan tarif ini diadministrasikan melalui pengurusan kartu transportasi gratis yang dibuka secara berkala untuk memudahkan masyarakat. Pramono menyebutkan bahwa pelayanan pendaftaran gratis diselenggarakan bahkan setiap hari Minggu di samping Hotel Mandarin untuk mempermudah proses registrasi.
Dampak pada Utilisasi dan Kebijakan Tarif
Gubernur menekankan bahwa fokus kebijakan bukan semata perubahan harga tiket melainkan peningkatan kenyamanan sehingga mendorong peralihan warga ke transportasi publik. Meskipun konektivitas angkutan umum di Jakarta sudah hampir menyeluruh, capaian pemakaian terus menerus oleh masyarakat masih dianggap rendah sehingga upaya peningkatan modal sosial dan layanan menjadi prioritas.
Pramono memaparkan data capaian jaringan dan pemanfaatan saat ini dengan menyebut bahwa sudah 93 persen konektivitas tersambung namun masih di bawah 30 persen orang yang secara terus-menerus menggunakan Transjabodetabek. Target yang ingin dicapai disebutnya berada di kisaran 30 persen pengguna reguler, sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi operasional dan menekan eksternalitas transportasi pribadi.
Kebijakan tarif yang terukur juga dipandang penting untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memberi subsidi dan kebutuhan operator untuk memastikan kelayakan layanan. Pemerintah daerah perlu mengkaji dampak fiskal, potensi perubahan pendapatan operator, dan efektivitas subsidi sebelum menetapkan penyesuaian tarif pada rute tertentu.
Pramono menegaskan perlunya langkah bertahap dan data-driven dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap penyesuaian harga mempertimbangkan aspek kenyamanan, aksesibilitas, dan keadilan sosial. Ia menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai angka akan segera diputuskan setelah evaluasi lebih lanjut dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Langkah lanjutan yang diungkapkan mencakup peningkatan layanan dan promosi agar pengguna beralih ke moda publik, serta perbaikan alur pendaftaran untuk kelompok yang memperoleh pembebasan tarif. Pemerintah provinsi juga akan terus memantau perkembangan pemanfaatan layanan serta menyesuaikan kebijakan operasional sesuai dengan kebutuhan warga dan kondisi keuangan daerah.
