Kepala Otorita Minta Tambahan Anggaran, Soroti Risiko Terhentinya Pembangunan IKN!
Jakarta, Maret.id — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran senilai Rp15,5 triliun untuk anggaran 2027 dengan alasan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga kawasan legislatif, yudikatif, hunian, dan infrastruktur pendukung dapat berfungsi sebagai ibu kota negara pada 2028.
Rincian kebutuhan anggaran 2027
Menurut paparan Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk 2027 sebesar Rp22,2 triliun telah dialokasikan pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp15,5 triliun. Tambahan anggaran tersebut direncanakan dibagi untuk kelanjutan pembangunan tahap kedua sebesar Rp7,4 triliun yang berlangsung pada 2025–2027 dan tahap ketiga sebesar Rp8 triliun dengan skema kontrak tahun jamak pada 2026–2028.
Permintaan anggaran 2026 dan mekanisme kontrak
Otorita IKN juga mengajukan kebutuhan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp3,3 triliun yang diperlukan untuk kelanjutan proyek konstruksi yang menggunakan skema kontrak tahun jamak. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (11/6/2026), Basuki menyatakan, “Kami masih membutuhkan Rp3,2 triliun lagi anggaran tambahannya.”
Progres fisik dan cakupan proyek
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif tercatat memiliki progres fisik sekitar 10 persen hingga pelaporan terakhir, menurut penjelasan Otorita IKN. Proyek yang sedang berjalan meliputi pembangunan gedung perkantoran MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial serta pembangunan jalan akses dan infrastruktur pendukung lainnya.
Persetujuan Presiden dan kerangka anggaran 2025–2028
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendidikan IKN sampai 2028 mencapai Rp48,8 triliun, angka yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Februari 2025 dan dibagi dalam tiga tahap pembangunan. Basuki menegaskan bahwa alokasi program tidak akan melampaui angka tersebut, dengan pernyataan, “Program atau pengalokasian anggaran kami tidak akan keluar dari Rp 48,8 triliun ini dari 2025 sampai 2028.”
Kerangka pembiayaan yang mengandalkan kontrak tahun jamak pada tahap ketiga menyebabkan kebutuhan untuk memastikan ketersediaan komitmen anggaran lintas tahun, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut antara Otorita IKN, Kementerian Keuangan, dan DPR. Permintaan tambahan ini akan menjadi bahan evaluasi Komisi II DPR RI dalam kaitannya dengan perencanaan APBN dan implikasi fiskal jangka menengah.
Langkah selanjutnya meliputi pembahasan lebih rinci oleh DPR terhadap usulan pagu indikatif dan permintaan penambahan anggaran tersebut, serta penyesuaian rencana kerja pelaksanaan proyek agar target operasional IKN sebagai ibu kota negara pada 2028 dapat terpenuhi. Proses legislasi dan penganggaran berikutnya akan menentukan kecepatan pelaksanaan kontrak-kontrak multi-tahun yang telah direncanakan.
