Jakarta, Maret.id — PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) sedang mengkaji skema pendanaan kreatif non-konvensional untuk proyek ramah lingkungan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kendala anggaran negara dalam mendukung sistem transportasi massal nasional.
Diskusi Nasional di Jakarta
Pertemuan seputar alternatif pembiayaan perkeretaapian dilaksanakan dalam sebuah diskusi nasional yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Jakarta. Kegiatan tersebut resmi dilaksanakan pada Kamis, 11 Juni 2026, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder yang berkontribusi dalam perencanaan dan pengembangan sektor perkeretaapian.
Pemaparan peluang kolaborasi disampaikan oleh Tria Mutiari Meilan, Wakil Presiden Sustainability PT KAI. Dia menjelaskan bahwa seluruh rencana pembangunan perkeretaapian nantinya akan menjadi aset yang menarik perhatian investor global.
Harapan untuk Kerjasama
“Untuk saat ini, kami masih bergantung pada pendanaan internal. Namun, kami terbuka untuk peluang kolaborasi dari diskusi seperti ini,” ungkap Tria. Menurutnya, manajemen PT KAI sedang meninjau penerbitan instrumen investasi yang berfokus pada aspek keberlanjutan.
“Hal ini termasuk penerbitan obligasi hijau maupun sukuk hijau untuk menarik minat pembiayaan,” lanjut Tria. Dia menekankan bahwa PT KAI senantiasa menjaga terbuka terhadap peluang-peluang pendanaan lainnya.
Dukungan Pemerintah dan Standar Internasional
Dukungan pemerintah dalam upaya ini juga mendapatkan perhatian dari Andi Guntur Asapa, Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dia menyatakan bahwa alternatif pembiayaan ramah lingkungan kini menjadi fokus dalam peninjauan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS).
“Pembiayaan hijau sedang menjadi isu besar di skala global. Dalam keterbatasan anggaran, kami mendukung adanya alternatif pembiayaan ini,” papar Andi. Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan proposal proyek hijau yang memenuhi standar kriteria keuangan internasional.
Pengukuran dan penghitungan emisi karbon dengan akurat dinilai sangat penting untuk menarik perhatian donor global. “Kami berusaha mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Kami menyadari tantangan dalam menyusun proposal yang memenuhi kriteria tersebut,” tambahnya.
Inovasi Pendanaan Berbasis Lingkungan
Usulan mengenai skema pencampuran dana disampaikan oleh Konsultan Irawati Hermawan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai badan pengelola lingkungan untuk menciptakan struktur pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Selama 1,5 tahun terakhir, kami sudah mengusulkan inovasi dalam pendanaan alternatif yang non-konvensional, termasuk skema blending,” kata Irawati. Dia juga menyoroti kehadiran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang mampu mengelola dana hibah internasional secara strategis.
“BPDLH memberikan angin segar dalam transisi energi. Mereka dapat mengumpulkan dana dengan bunga pinjaman yang sangat rendah dan menggabungkannya dengan dana hibah,” ucapnya.
Inovasi skema pendanaan ini diharapkan menjadi terobosan penting dalam mewujudkan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan. Keberhasilan dalam menerapkan pembiayaan kreatif ini akan menjadi contoh sukses yang dapat diadaptasi oleh sektor industri lainnya di Indonesia.
