Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi, mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) segera merealisasikan program swasembada bawang putih yang hingga saat ini masih mengandalkan impor. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks kekhawatiran terhadap ketergantungan pasokan bawang putih dari luar negeri yang berpotensi mempengaruhi stabilitas harga dan rantai pasok komoditas pangan strategis.
Rapat Kerja dan Pertanyaan Prioritas Program
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan perwakilan Badan Pangan Nasional, Siti Hediati Hariyadi mempertanyakan alasan pengembangan bawang putih tidak tercantum dalam daftar program kerja prioritas nasional. Pertanyaan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran DPR terhadap konsistensi kebijakan dan penetapan prioritas dalam dokumen perencanaan pemerintah.
Revisi Anggaran untuk Pengembangan
Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan revisi anggaran untuk mendukung pengembangan bawang putih dan bahwa program tersebut telah masuk dalam perencanaan kementerian. Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian menggeser anggaran sebesar Rp260 miliar pada tahun berjalan khusus untuk pengembangan bawang putih sebagai tindak lanjut aspirasi Komisi IV DPR RI.
Pelibatan Anggaran vs Penetapan Prioritas
Anggota DPR menyatakan bahwa realokasi anggaran saja belum memadai jika program tidak tercantum sebagai prioritas nasional karena hal tersebut berimplikasi pada kesinambungan dan pengawasan pelaksanaan. Penegasan ini menuntut kepastian program yang dapat dievaluasi secara periodik oleh legislatif dan pemangku kepentingan terkait.
Permintaan Target Waktu yang Terukur
Siti Hediati menegaskan kebutuhan penetapan target waktu yang jelas untuk mencapai swasembada bawang putih sehingga program memiliki arah dan indikator evaluasi yang konkret. Desakan ini mencerminkan perhatian terhadap akuntabilitas pelaksanaan program dan kebutuhan untuk mengukur kemajuan dalam kerangka waktu tertentu.
Respons Menteri tentang Kendala Teknis
Menteri Andi Amran Sulaiman merespons dengan memberikan estimasi waktu pelaksanaan dan menjelaskan adanya kendala teknis terkait sifat dormansi bibit bawang putih. Ia menegaskan bahwa “Tiga tahun paling cepat, paling lambat lima tahun” diperlukan untuk mencapai target swasembada, sambil menjelaskan bahwa masa dorman bibit yang dapat mencapai enam bulan hingga delapan bulan mempengaruhi kecepatan produksi.
Menteri juga menyinggung perbandingan dengan komoditas padi untuk menggambarkan perbedaan siklus produksi, dengan menyatakan bahwa jika seperti padi mungkin diperlukan waktu dua tahun, namun karakter dormansi bibit bawang putih memperpanjang rentang waktu yang dibutuhkan. Penjelasan tersebut menyoroti pentingnya pendekatan teknis dalam perencanaan komoditas hortikultura yang memiliki tantangan biologis berbeda.
Permintaan DPR agar Kementan menetapkan target yang terukur merupakan sinyal bagi pemerintah untuk merumuskan rencana aksi yang memadukan aspek anggaran, riset varietas, perbaikan benih, serta dukungan infrastruktur dan pembinaan petani. Langkah-langkah tersebut krusial untuk menurunkan ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di sisi pasar, upaya mencapai swasembada bawang putih berimplikasi pada struktur impor, volatilitas harga domestik, serta peluang investasi dalam sektor agroindustri dan hilirisasi komoditas. Kepastian kebijakan dan alokasi anggaran yang jelas akan menjadi faktor penentu dalam menarik partisipasi swasta dan perbankan untuk mendukung skala produksi dan modernisasi rantai nilai.
Pelaksanaan program juga perlu memperhatikan koordinasi antar lembaga negara, kebijakan tarif dan non-tarif, serta mekanisme dukungan teknis kepada petani untuk menghadapi tantangan agronomi dan pemasaran. Dengan demikian, realisasi target yang disebutkan akan membutuhkan sinergi kebijakan fiskal, teknis, dan kelembagaan yang berkelanjutan.
Diskusi di DPR kali ini menempatkan isu bawang putih sebagai bagian dari agenda yang lebih luas mengenai kedaulatan pangan dan stabilitas pasokan komoditas penting, serta menggarisbawahi peran penganggaran dan perencanaan prioritas nasional dalam memastikan keberlanjutan program strategis.
