Airlangga Soroti Hilirisasi, Pangkas Risiko Volatilitas Rupiah Pasca Ekonomi RI 5,61 Persen!
Jakarta, Maret.id — Perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,61 persen secara year-on-year, menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kinerja ini ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, percepatan realisasi belanja pemerintah, tren investasi positif, serta kebangkitan sektor manufaktur.
Indikator makro juga berada dalam koridor aman dengan inflasi yang terjaga pada angka 3,08 persen (yoy) sekaligus mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Posisi cadangan devisa nasional tercatat sebesar USD144,9 miliar dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,68 persen setelah terciptanya 1,9 juta lapangan kerja baru dalam setahun terakhir.
Kebijakan Fiskal dan Pernyataan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arah kebijakan strategis pemerintah saat hadir secara virtual pada peluncuran laporan World Bank Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026 pada Kamis (11/6/2026). Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempertahankan stabilitas makro sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang prudent dan bersifat countercyclical.
“Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal yang prudent namun tetap bersifat countercyclical guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat,” ujar Airlangga dalam pemaparan tersebut.
Realisasi Investasi dan Strategi Stabilisasi Rupiah
Realisasi investasi pada triwulan I-2026 tercatat menembus Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen (yoy), dan investasi tersebut menyerap 706.569 tenaga kerja baru yang meningkat 18,93 persen (yoy). Pertumbuhan investasi didorong ekspansi di sektor hilirisasi serta masuknya korporasi hyperscaler global yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat data center regional.
Untuk menguatkan sektor eksternal dan meredam volatilitas nilai tukar rupiah, pemerintah menahan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sektor nonmigas di dalam negeri selama satu tahun penuh. Kebijakan ini dipadukan dengan langkah Bank Indonesia yang memperluas kerja sama Local Currency Transaction (LCT) serta sinergi yang diperkuat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga sentimen pasar dan menyelesaikan penyesuaian indeks global seperti MSCI dan FTSE.
Target Pertumbuhan dan Kebijakan Anggaran
Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen untuk keseluruhan tahun 2026 dengan fokus pada penguatan sektor pertanian, manufaktur, digital, energi, serta program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk tahun 2027, target pertumbuhan dipatok lebih tinggi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sebagai upaya jangka menengah mempercepat transformasi struktural ekonomi.
Dalam Sidang Paripurna DPR pada 20 Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membatasi defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB dan memfungsikan APBN sebagai alat transformasi ekonomi. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan iklim investasi melalui penyederhanaan persetujuan impor, standardisasi proses perizinan usaha, serta percepatan proyek investasi strategis.
Perluasan Akses Pasar Internasional
Pada agenda perdagangan internasional, Indonesia terus memperluas akses pasar melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) termasuk Indonesia-Uni Eropa CEPA yang membuka akses ke pasar setara 14,7 persen PDB dunia, Indonesia-Kanada CEPA, serta kesepakatan perdagangan dengan Eurasian Economic Union (I-EAEU FTA). Pemerintah juga mengintensifkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, mengawal proses aksesi menjadi anggota OECD, serta menyiapkan Indonesia-United Kingdom CEPA untuk merespon dinamika geoekonomi global.
Menko Airlangga mengapresiasi peran Bank Dunia yang terus mengawal reformasi struktural melalui publikasi laporan berkala. “Temuan laporan memperkuat pentingnya stabilitas makroekonomi di samping reformasi struktural. Kami berharap dapat melanjutkan kemitraan dalam mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan tangguh,” tutupnya.
