Jakarta, Maret.id — Berbagai kalangan menilai bahwa tuntutan terkait kondisi ekonomi saat ini harus dihormati. Namun, desakan untuk menghentikan program yang menyasar kebutuhan pokok masyarakat justru dianggap sebagai langkah yang keliru dan berpotensi merugikan kelompok yang paling membutuhkan.
Pemerintah Menata Program Makan Bergizi
Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil agar program andalan tersebut dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang penghematan anggaran yang signifikan, tanpa mengurangi kualitas gizi yang diterima masyarakat.
“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ujar Prasetyo kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program, termasuk menata kembali Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi layanan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan daerah.
Komitmen Terhadap Pelayanan Berdampak Positif
Meskipun ada perbaikan dalam sistem, Istana Negara memastikan bahwa pelayanan kepada penerima manfaat tidak akan terganggu. “Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” tegas Prasetyo. Selain fokus pada efisiensi anggaran, pemerintah juga memperluas program ini ke kelompok rentan lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Energi
Keluhan terkait sektor energi juga mendapat perhatian serius dari kabinet Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga untuk BBM subsidi maupun LPG 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden untuk melindungi daya beli masyarakat yang lesu akibat kondisi ekonomi saat ini.
“Atas perintah Presiden Republik Indonesia, sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” ungkap Bahlil. Ia menambahkan bahwa subsidi energi harus dipertahankan sebagai langkah perlindungan bagi rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga minyak dunia. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa stabilitas harga energi sangat penting untuk menjaga kelancaran transportasi, logistik, dan harga kebutuhan pokok agar tidak melonjak.
Langkah-langkah untuk Stabilitas Ekonomi
Di sisi lain, pemerintah juga sedang meracik berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan inflasi dan kondisi pasar setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. “Sedang disiapkan (stimulus). Ya, kalau sudah diputuskan baru dikasih tahu. Laporin Presiden juga,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menanggapi keluhan dari kelas menengah terkait kenaikan harga Pertamax dan peningkatan suku bunga acuan (BI-Rate) baru-baru ini, Airlangga menyebut bahwa hal ini merupakan bagian dari proses stabilisasi nilai tukar Rupiah. “Pak kenaikan harga Pertamax dan BI-Rate naik, suku bunga naik, makin menekan masyarakat kelas menengah tidak? Ya, kan itu stabilisasi. Nanti kalau dolarnya turun terus protes,” ujarnya, menunjukkan sudut pandang pemerintah mengenai dampak kebijakan ekonomi yang diambil untuk menangani situasi saat ini.
