DPR Soroti Kenaikan Harga Pertamax, Minta Pengawasan Distribusi Pertalite!

Jakarta, Maret.id —Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengukur dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dari sisi inflasi langsung, tetapi juga memperhitungkan efek lanjutan yang dapat memengaruhi biaya transportasi, logistik, dan harga berbagai kebutuhan masyarakat, kata Ateng dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (12/6/2026).
Dampak langsung dan efek rambatan terhadap inflasi
Ateng menilai angka pengaruh kenaikan harga BBM terhadap inflasi secara langsung mungkin tidak tampak besar, namun persoalan utama terletak pada efek rambatan yang muncul setelahnya.
Menurutnya, apabila efek lanjutan tersebut tidak diperhitungkan, tekanan pada indeks harga konsumen dapat meningkat melalui mekanisme biaya produksi dan distribusi yang lebih tinggi.
Tekanan biaya operasional sektor transportasi dan logistik
Anggota Komisi XII itu menjelaskan bahwa porsi biaya bahan bakar dalam struktur operasional transportasi dapat mencapai 30 hingga 40 persen dari total biaya.
Kenaikan harga BBM berpotensi mendorong pelaku usaha transportasi dan logistik menyesuaikan tarif, yang pada akhirnya berdampak pada biaya logistik dan harga barang di tingkat konsumen.
Risiko pergeseran konsumsi BBM dan distribusi Pertalite
Ateng juga menyoroti kemungkinan perubahan pola konsumsi akibat selisih harga Pertamax dan Pertalite yang semakin lebar, dimana sebagian pengguna BBM nonsubsidi diperkirakan dapat beralih ke Pertalite untuk mengurangi pengeluaran.
Perubahan pola konsumsi tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap distribusi Pertalite karena kuota yang disusun berdasarkan pola konsumsi normal berisiko terserap lebih cepat.
Dia memperingatkan bahwa percepatan penyerapan kuota dapat memunculkan antrean dan gangguan pasokan di sejumlah wilayah jika tidak diantisipasi secara tepat.
“Ketika masyarakat mulai khawatir pasokan akan terbatas, maka perilaku konsumsi akan berubah dan berpotensi menciptakan tekanan inflasi baru,” ujarnya.
Panggilan untuk penguatan pengawasan dan kebijakan distribusi
Ateng meminta pemerintah bersama pihak terkait memastikan ketersediaan dan distribusi BBM tetap terjaga di seluruh daerah sebagai langkah mitigasi terhadap risiko gangguan pasokan dan inflasi lanjutan.
Ia menekankan bahwa pengawasan distribusi Pertalite perlu diperkuat guna mengantisipasi peningkatan permintaan pasca kenaikan harga BBM nonsubsidi.
“Yang perlu diwaspadai adalah efek inflasi lanjutan. Stabilitas pasokan dan distribusi harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak menanggung beban ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya.





