Jakarta, Maret.id — Komisi VI DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali skala prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Seruan Peninjauan Prioritas Anggaran
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menyatakan ruang fiskal yang terbatas harus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghadapi kenaikan biaya produksi.
“Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujar Budi dikutip, Jumat (12/6/2026).
Dampak Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Harga Energi
Budi menilai pemerintah perlu memastikan program prioritas tetap berjalan seiring upaya meredam dampak penurunan daya beli yang mulai dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya kondisi tersebut membutuhkan penyesuaian kebijakan anggaran agar manfaatnya lebih tepat sasaran dan dapat langsung menjangkau kelompok yang paling rentan.
Fokus pada UMKM yang Bergantung pada Impor
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti tekanan yang dihadapi UMKM yang bergantung pada bahan baku impor, termasuk contoh industri tempe yang masih mengandalkan kedelai impor sehingga terdampak langsung oleh pelemahan rupiah dan meningkatnya biaya distribusi.
“Harga bahan baku tempe yang murni impor akan makin berat akibat dolar dan kenaikan BBM non-subsidi,” ujarnya.
Budi mendorong pemerintah menyiapkan dukungan yang lebih spesifik bagi UMKM yang terkena dampak fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya energi.
“Karakteristik tantangan yang dihadapi usaha berbahan baku impor berbeda dengan usaha yang menggunakan bahan baku domestik,” tambahnya.
Implikasi terhadap Struktur Impor dan Harga Konsumen
Ia menggarisbawahi bahwa sebagian besar impor Indonesia saat ini digunakan sebagai bahan baku industri sehingga pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap biaya produksi dalam negeri.
“Sekarang sekitar 70 persen impor itu untuk bahan baku. Kalau kurs melemah terus, biaya produksi ikut naik dan akhirnya harga di tingkat konsumen juga terdorong naik,” jelasnya.
Budi berharap pemerintah segera mempertajam prioritas anggaran serta menyiapkan langkah mitigasi yang lebih terarah bagi UMKM dan kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.
Menurutnya kebijakan fiskal tidak hanya perlu menopang pelaksanaan program prioritas, tetapi juga menjaga konsumsi domestik dan keberlanjutan usaha rakyat.
Poin utama yang disoroti adalah kebutuhan untuk menyesuaikan skema prioritas APBN agar intervensi fiskal dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas permintaan domestik.
Budi menekankan pentingnya intervensi terukur yang membedakan dukungan bagi usaha dengan ketergantungan bahan baku impor dan usaha yang memanfaatkan bahan baku domestik.
Permintaan Komisi VI kepada pemerintah juga mencakup evaluasi atas program-program bernama MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat untuk memastikan alokasi anggaran memberi dampak maksimal.
Langkah-langkah mitigasi yang diusulkan meliputi penguatan kebijakan fiskal, penyusunan prioritas belanja yang lebih tajam, serta program bantuan yang tersegmentasi sesuai kebutuhan sektor usaha.
Budi menegaskan kembali bahwa upaya menjaga daya beli masyarakat dan kemampuan bertahan UMKM merupakan fondasi bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tetap punya daya beli dan UMKM tetap bisa bertahan. Itu fondasi ekonomi kita,” tandasnya.
