Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) tahun 2027 sebesar Rp1,65 triliun yang ditujukan untuk menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kementerian untuk memperkuat investasi infrastrukturnya pada skala yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Perincian Anggaran dan Posisi dalam RKP 2027
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan Jakarta beberapa hari lalu. Pernyataan itu menegaskan bahwa IBM ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam susunan program kementerian pada dokumen perencanaan tahun anggaran mendatang.
Dari pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 senilai Rp98,47 triliun, sebagian dialokasikan untuk program IBM yang bersifat langsung kepada masyarakat. Dalam struktur alokasi tersebut, program P3TGAI mendapat porsi untuk 2.000 lokasi dengan nilai anggaran Rp450 miliar, sementara 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya mendapatkan pagu sebesar Rp1,2 triliun.
Fokus Program dan Konsolidasi
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Menteri Dody yang dikutip dalam pemaparan resmi. Kementerian menyatakan akan terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga serta manfaatnya berkelanjutan.
Langkah konsolidasi mencakup penyelarasan target, mekanisme pelaksanaan, dan tata kelola anggaran untuk memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Pendekatan tersebut dirancang untuk meminimalkan tumpang tindih program dan meningkatkan keterukuran output serta outcome yang diharapkan.
Dampak terhadap Sektor Pertanian dan Sanitasi
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) disebut memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi yang terfragmentasi. Perbaikan infrastruktur irigasi ini diharapkan memperpendek masa tanam dan meningkatkan hasil panen sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal.
Di sisi layanan dasar, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) ditujukan untuk memperluas akses air bersih dan layanan sanitasi di wilayah pedesaan. Selain itu, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) diharapkan mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui manajemen sampah yang lebih baik.
Penguatan Ekonomi Wilayah dan Konektivitas
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) dimaksudkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur pendukung. Intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan akses pasar, mendorong usaha mikro dan kecil, serta menciptakan nilai tambah lokal yang berkelanjutan.
Pembangunan jembatan gantung menjadi salah satu program prioritas yang dinilai strategis untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Pembukaan akses tersebut diharapkan menurunkan biaya logistik lokal dan mempercepat mobilitas barang dan jasa.
Akuntabilitas dan Efisiensi Pengelolaan APBN
“Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akutabel,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam rapat kerja, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan negara. Fokus tersebut meliputi peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan, keteraturan pertanggungjawaban, serta pengukuran manfaat terhadap ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan prasarana publik.
Dengan dukungan Komisi V DPR, kementerian menargetkan produksi output dan outcome yang terukur dari pelaksanaan program IBM sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Rangkaian program yang diusulkan menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan alokasi antara proyek-proyek skala besar dan intervensi berbasis masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil.
