Jakarta, Maret.id — Spesialis analisis kontra intelijen R. Gautama Wiranegara mengungkapkan sejumlah pertanyaan penting menyangkut pembuktian dalam kasus yang melibatkan Blueray Cargo. Menurut dia, kesimpulan terkait penerimaan uang oleh pihak tertentu tidak dapat diambil secara terburu-buru hanya berdasarkan kode pada catatan internal perusahaan dan pengakuan dari pihak pemberi.
Gautama menegaskan bahwa fokus utama haruslah pada siapa yang sebenarnya menerima uang. “Yang harus dijawab bukan siapa yang disebut dalam kode, tetapi siapa yang benar-benar menerima uang itu,” ujarnya di hadapan wartawan pada Senin, 15 Juni 2026. Keterangan ini merujuk pada persidangan yang dilangsungkan pada 12 Juni 2026, di mana pemilik Blueray Cargo, John Field, mengonfirmasi keberadaan kode BC1, BC2, dan BC3 dalam catatan pembayaran perusahaannya.
Pernyataan dalam Sidang
Dalam keterangan yang disampaikan oleh jaksa, kode BC1 disebut terkait dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dengan nilai sebesar Rp3 miliar per bulan, yang berjumlah total Rp21 miliar selama tujuh bulan. Namun, Gautama mengingatkan pentingnya membaca pernyataan John Field secara komprehensif. John tidak mengaku pernah langsung melihat penerimaan uang oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam kode tersebut.
“John membenarkan kode dan penjelasan yang diterimanya dari Orlando Hamonangan. Itu berbeda dengan melihat sendiri uang diterima oleh penerima akhir,” tegasnya. Gautama juga menyoroti fakta-fakta lain yang belum banyak diperhatikan publik. Dalam sidang sebelumnya pada 20 Mei 2026, Orlando Hamonangan dilaporkan menjelaskan tentang amplop dengan kode angka 1, 2, dan 3, tetapi mengaku tidak mengetahui siapa yang menjadi penerima akhir amplop berkode 1.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
“Fakta yang muncul saat itu justru menyebut amplop kode 1 diserahkan kepada Rizal. Ini fakta yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan,” jelas Gautama. Dia mendesak penyidik dan penuntut umum untuk mendalami lebih jauh aspek-aspek yang berkaitan dengan pembuktian dalam kasus ini. “Jika pada 12 Juni John menyebut kode BC1 berdasarkan penjelasan Orlando, sementara pada 20 Mei Orlando sendiri mengaku tidak mengetahui penerima akhir kode 1 dan amplopnya berada di Rizal, maka pembuktian belum selesai,” katanya.
Dari perspektif kontra intelijen, situasi ini dapat mengarah pada fenomena yang dikenal sebagai ‘authority laundering’ atau pencucian otoritas. Di mana nama pejabat tinggi seringkali digunakan sebagai alat tekanan terhadap pelaku usaha, memberikan legitimasi kepada permintaan uang. “Karena itu, keberadaan kode belum otomatis membuktikan penerimaan oleh pihak yang namanya dikaitkan dengan kode tersebut,” ungkapnya.
Pentingnya Bukti dalam Hukum Pidana
Gautama menjelaskan bahwa penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu membuktikan alur yang jelas mengenai amplop itu. “Siapa yang menyerahkan? Siapa yang menerima? Apakah ada komunikasi atau aliran dana yang dapat mengonfirmasi penerimaan akhir?” Ia menambahkan bahwa dalam hukum pidana, keyakinan dari pemberi tidak bisa mengganti pembuktian untuk penerima.
“Keyakinan John bahwa uang sampai memang penting. Tetapi hukum pidana tidak berhenti pada keyakinan. Hukum membutuhkan bukti yang menunjukkan siapa yang benar-benar menerima dan menikmati manfaat dari uang tersebut,” jelasnya. Gautama pun meminta agar publik tetap memberikan perhatian pada prinsip praduga tak bersalah dan menunggu hingga seluruh rantai pembuktian terungkap dalam persidangan.
“Angka Rp21 miliar memang besar dan menarik perhatian. Namun, angka besar tidak boleh menenggelamkan pertanyaan paling mendasar dalam perkara ini, yakni siapa penerima akhirnya. Sampai itu terjawab dengan alat bukti yang kuat, maka proses pembuktian masih berjalan,” pungkas Gautama.
