Jakarta, Maret.id — Badan Standardisasi Nasional (BSN) menargetkan dapat mensertifikasi 1.050 produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per tahun sebagai upaya memperkuat daya saing pelaku usaha di pasar domestik dan internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, yang menekankan pentingnya standar nasional Indonesia (SNI) bagi keberlanjutan usaha.
Target Sertifikasi dan Kesepakatan Legislatif
Menurut Donny, target peningkatan sertifikasi produk UMKM itu disepakati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR untuk mendorong kualitas produk UMKM secara sistematis. “Sedang berjuang untuk mampu mencapai target sertifikasi tersebut,” ujarnya untuk menggambarkan upaya yang tengah berjalan di lingkungan BSN.
Manfaat SNI untuk Pasar
Donny menyatakan bahwa pemberian SNI bagi pelaku UMKM sangat dibutuhkan karena SNI dapat menjamin kualitas produk sehingga lebih mudah bersaing. “Saya berharap kalau sudah mendapatkan sertifikasi dari BSN, lalu dapat SNI maka jangkauan pasarnya bisa lebih luas,” kata Donny mengenai harapan perluasan akses pasar setelah sertifikasi.
Kondisi UMKM Saat Ini
Data yang dipaparkan Donny menunjukkan terdapat 64 juta lebih UMKM di Indonesia, namun hanya 1 juta lebih yang telah memperoleh SNI. Kondisi ini menggambarkan celah besar antara jumlah pelaku usaha dan capaian sertifikasi, sehingga upaya peningkatan menjadi prioritas bagi BSN.
Donny menilai bahwa produk UMKM saat ini masih mengalami kesulitan untuk bersaing di kancah domestik, karena kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk menjadi salah satu hambatan utama. Dengan adanya SNI, produk dianggap lebih terjamin kualitasnya sehingga potensi penerimaan pasar menjadi lebih besar.
Implikasi Ekonomi dan Kebutuhan Sistemik
Peningkatan jumlah produk UMKM bersertifikat SNI dipandang memiliki implikasi positif terhadap peningkatan nilai tambah dan akses ke rantai pasok yang lebih luas. Untuk mewujudkan target 1.050 sertifikasi per tahun, BSN perlu mengintensifkan program pembinaan, harmonisasi prosedur, dan kerja sama lintas institusi pemerintah serta pelaku industri.
Upaya memperluas sertifikasi juga menuntut penyediaan sumber daya, pelatihan teknis bagi pelaku UMKM, dan mekanisme pembiayaan untuk menutup biaya sertifikasi yang kerap menjadi kendala. Dalam konteks persaingan internasional, peningkatan kepatuhan terhadap standar diharapkan memperbesar peluang ekspor produk UMKM.
Donny menyampaikan bahwa meski tantangannya besar, upaya peningkatan capaian sertifikasi tetap menjadi agenda utama BSN untuk mendukung daya saing nasional. Keterlibatan pihak terkait dan perumusan kebijakan yang mempermudah akses sertifikasi akan menjadi penentu keberhasilan program ini.
Permintaan pasar terhadap produk yang telah bersertifikat diperkirakan akan mendorong transformasi produksi UMKM menuju praktik yang lebih berstandar, sehingga efeknya tidak hanya pada volume penjualan tetapi juga pada peningkatan reputasi merek. Implementasi yang konsisten di lapangan menjadi kunci agar target sertifikasi dapat terealisasi secara berkelanjutan.
