Pekerja SR Janji Bekerja Maksimal, Menteri Dody Tegaskan Bangunan Fungsional Juli 2026!
Jakarta, Maret.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) 2 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Minggu (14/6/2026) untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendidikan menjelang Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Dalam kunjungan tersebut pekerja proyek menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan sesuai target waktu yang ditetapkan.
Progres nasional dan target lokal
Secara nasional Kementerian PU melaporkan rata-rata progres pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai 78%. Di Sukoharjo Menteri Dody menargetkan kesiapan fisik bisa mencapai lebih dari 90 persen pada pertengahan Juli untuk menggulirkan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru.
Fokus utama kementerian saat ini adalah memastikan gedung-gedung utama tingkat SD, SMP, dan SMA fungsional pada pertengahan Juli. Menteri menegaskan prioritas penyelesaian minimum agar fasilitas dapat digunakan meskipun belum mencapai 100 persen pada beberapa titik lokasi.
Tantangan akses dan logistik
Dalam peninjauan Dody menyoroti hambatan akibat kondisi jalan desa yang tidak layak dilalui alat berat sehingga memengaruhi distribusi material dan mobilitas pelaksana proyek. Ia menyebut bahwa kontraktor seringkali harus melakukan perbaikan akses sementara sebagai bentuk upaya ekstra untuk menjaga kelancaran pekerjaan.
Contoh konkret yang dikemukakan Menteri adalah pengerjaan di Brebes yang memerlukan pembangunan jembatan bailey sementara untuk menjaga distribusi logistik tanpa mengganggu aktivitas warga setempat. Untuk lokasi di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Maluku, dan Sulawesi kendala utama adalah infrastruktur logistik dari pelabuhan atau bandara sampai ke titik lokasi sekolah.
Metode pemeriksaan kualitas dan fase pekerjaan
Dalam praktik pengawasan Dody memilih memeriksa area belakang proyek untuk mengidentifikasi permasalahan yang tidak tampak dari fasad depan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memetakan masalah di “bagian paling akhir” yang biasanya menunjukkan hambatan teknis pada proses pembangunan.
Menteri juga memaparkan bahwa tantangan di Pulau Jawa lebih banyak berada pada fase arsitektural dan finishing yang bergantung pada detail serta ketersediaan tenaga kerja terampil. Fase finishing dinilai membutuhkan waktu lebih lama sehingga memerlukan manajemen tenaga kerja dan logistik yang lebih intensif.
Manajemen proyek dan tenaga kerja
Project Manager Sekolah Rakyat 2 Kabupaten Sukoharjo, Mochammad Safirul Kamil, melaporkan progres fisik per tanggal 14 Juni mencapai 82,46 persen. Pihak manajemen proyek optimistis sisa pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari sepekan dengan target penyelesaian pada 20 Juni dan fungsional pada 1 Juli.
Untuk mempercepat penyelesaian manajemen menerapkan langkah taktis dengan mengerahkan 800 pekerja yang terdiri dari 300 tenaga kerja lokal dan 500 pekerja non-lokal. Tenaga kerja tersebut diorganisir dalam tiga sif setiap harinya dan bekerja sampai pergantian hari pada pukul 12 malam untuk mengejar target waktu.
Implikasi sosial-ekonomi dari program Sekolah Rakyat
Pembangunan masif Sekolah Rakyat mendapat penekanan sebagai program strategis yang diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat dirancang sebagai model boarding school untuk keluarga prasejahtera dengan fasilitas gratis seperti asrama, pakaian, alat tulis, dan laptop.
Kebijakan ini berimplikasi pada pengeluaran pemerintah untuk mendukung akses pendidikan dan potensi peningkatan produktivitas sumber daya manusia jangka panjang. Pemberian fasilitas lengkap gratis diharapkan menurunkan hambatan biaya pendidikan bagi keluarga prasejahtera dan membuka peluang mobilitas ekonomi antar-generasi.
Dalam konteks pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan, upaya keras terhadap perbaikan akses logistik dan pengerahan tenaga kerja terampil menjadi kunci untuk memenuhi tenggat waktu operasional. Pemeriksaan lapangan yang intensif dan langkah mitigasi khusus di setiap daerah diharapkan dapat meminimalkan risiko keterlambatan operasional pada awal tahun ajaran baru.
