Jakarta, Maret.id — Kompas-RI mengakui adanya kekeliruan terkait tuduhan yang sebelumnya dialamatkan kepada sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Banyuwangi. Pengakuan ini disampaikan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait keterlibatan kader PDIP dalam program Masyarakat Berbasis Gizi (MBG) di daerah tersebut.
Klarifikasi dari Al Ghi
Koordinator Lapangan Kompas-RI, Al Ghi, menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan kader PDIP dalam pelaksanaan program MBG di Banyuwangi tidak terbukti. “Kami menyampaikan kekeliruan atas dugaan tersebut, lebih tepatnya tuduhan adanya keterlibatan sejumlah kader PDIP dalam program MBG di Banyuwangi,” ucap Al Ghi dalam keterangan tertulisnya kepada media pada hari Senin, 15 Juni 2026.
Patuh pada Instruksi DPP PDIP
Al Ghi menjelaskan bahwa para kader PDIP di Banyuwangi justru terbukti menjalankan Instruksi DPP PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026 dengan baik. Instruksi ini secara tegas melarang segala bentuk pemanfaatan program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau politik praktis. Atas kepatuhan ini, Kompas-RI memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus dan kader PDIP di Banyuwangi yang telah menjaga marwah instruksi partai.
Peran Pengawasan Pemuda dan Mahasiswa
Sebelumnya, Kompas-RI sempat menyampaikan kecurigaan mengenai adanya indikasi keterlibatan oknum kader PDIP dalam program nasional di Banyuwangi. Menurut Al Ghi, tudingan awal yang diungkapkan adalah bagian dari fungsi pengawasan yang harus diemban oleh elemen pemuda dan mahasiswa. “Aspirasi kami murni untuk menjaga agar program nasional yang diperuntukkan bagi peningkatan gizi anak-anak tidak bergeser menjadi instrumen bisnis bagi mereka yang mengejar keuntungan pribadi,” jelasnya.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, harapan Kompas-RI adalah agar seluruh elemen masyarakat tetap berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan publik serta program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Al Ghi menekankan pentingnya peran PDIP sebagai lembaga yang mampu melakukan check and balances dalam pengawasan kebijakan pemerintah agar tetap berjalan pada jalur yang benar.
