Jakarta, Maret.id — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyatakan bahwa pembelian genteng untuk program Gentengisasi telah mencapai nilai komitmen sebesar Rp3 miliar. Program ini dirancang untuk memperbaiki rumah warga sekaligus menyerap produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengrajin genteng lokal.
Rincian Komitmen dan Sumber Dana
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan rincian total pembelian dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (17/6/2026). Qodari menegaskan bahwa seluruh komitmen pembelian genteng tersebut diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
Pemprov Jawa Barat mengalokasikan dana pembelian genteng sekitar Rp500 juta untuk program perbaikan 250 rumah. Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki hunian tidak layak secara bertahap.
Pemerintah Kabupaten Majalengka menyiapkan kebutuhan genteng senilai sekitar Rp1,5 miliar untuk perbaikan 1.715 rumah tidak layak huni. Anggaran ini mencerminkan skala intervensi daerah dalam menghadirkan perbaikan hunian yang lebih luas.
Pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyiapkan pembelian genteng sekitar Rp1 miliar untuk perbaikan 900 rumah di Kabupaten Majalengka. Dukungan BSPS ini melengkapi upaya sinergis antara pusat dan daerah dalam program perumahan.
Dampak Ekonomi bagi UMKM dan Pengrajin Lokal
Qodari menekankan bahwa Gentengisasi tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik hunian tetapi juga pada penciptaan dampak ekonomi nyata bagi pelaku UMKM. Pembelian terpusat ini diharapkan meningkatkan penyerapan produk pengrajin genteng lokal dan memperkuat rantai pasok UMKM di sektor material bangunan.
Inisiatif tersebut menurut Qodari merupakan upaya Pemerintah untuk menggabungkan program pembangunan perumahan dengan kebijakan penguatan ekonomi lokal. Pendekatan ini diharapkan mendorong permintaan berkelanjutan bagi pengrajin dan produsen genteng skala kecil.
Peran Swasta dan Pesanan Komersial
Selain komitmen pemerintah, program gentengisasi mendapat respons dari sektor swasta yang juga memesan pasokan genteng untuk proyek perumahan. Dua pengembang rumah subsidi disebut masing-masing telah memesan empat truk genteng dari pengrajin Jatiwangi untuk memenuhi kebutuhan proyek mereka.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga dilaporkan memesan tambahan 10 truk genteng untuk kebutuhan pembangunan rumah prajurit TNI. Pesanan oleh kementerian tersebut menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan hunian pemerintah dan dukungan terhadap produksi domestik.
Langkah-langkah pembelian yang terkoordinasi ini berpotensi memperkuat nilai tambah kawasan sentra produksi genteng, termasuk dari sisi penyerapan tenaga kerja dan stabilitas pendapatan pengrajin. Sinergi antara anggaran pemerintah, program BSPS, dan permintaan swasta merupakan indikator penting bagi kelangsungan rantai nilai sektor material bangunan.
Permintaan yang meningkat dari berbagai program juga menuntut penguatan kapasitas produksi dan distribusi bagi pengrajin lokal agar dapat memenuhi kontrak pembelian secara tepat waktu. Hal ini membuka ruang bagi intervensi kebijakan tambahan, seperti bantuan modal kerja, pelatihan produksi, hingga fasilitasi logistik untuk mendukung UMKM pengrajin genteng.
Pelaku industri dan pengamat kebijakan menilai bahwa model pembelian terpusat untuk program perumahan bisa menjadi mekanisme efektif untuk mengintegrasikan tujuan sosial dan ekonomi. Jika dilaksanakan dengan pengawasan dan verifikasi yang baik, model ini dapat menjadi gaya kebijakan yang replikasi di sektor lain yang melibatkan produk UMKM lokal.
Dalam pernyataannya, Bakom RI menegaskan akan terus memantau pelaksanaan pengadaan dan penyaluran genteng agar sasaran rumah yang diperbaiki sesuai target serta manfaat ekonomi bagi pengrajin dapat terwujud. Implementasi program pada tingkat daerah dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan efektivitas anggaran dan manfaat di lapangan.
