Kementerian PU Alokasikan Rp98,47 Triliun untuk Infrastruktur Berdampak Bagi Rakyat!
Jakarta, Maret.id — Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun, demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V di Jakarta, Kamis (17/6/2026).
Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027; dalam dokumen yang sama kebutuhan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tercatat sebesar Rp291 triliun sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.
“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat.
Rincian Alokasi Anggaran 2027
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyoroti prioritas seperti irigasi yang mendukung ketahanan pangan, jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah, layanan air minum dan sanitasi yang layak, serta penanganan pascabencana.
Dody menjelaskan, dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis yakni Rp31,53 triliun.
Alokasi bidang Prasarana Strategis dimaksudkan untuk mendukung program prioritas nasional termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.
Kemudian pada bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.
Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pascabencana.
Bidang Cipta Karya memperoleh alokasi Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.
Alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan sebesar Rp1,19 triliun.
Fokus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Selain alokasi di sektor strategis, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah.
Pihak kementerian menilai IBM penting karena dampaknya langsung terhadap pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi masyarakat pada tingkat lokal.
Program IBM itu mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air dengan nilai pagu Rp450 miliar.
Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya memiliki nilai pagu sebesar Rp1,2 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa IBM dipandang sebagai investasi strategis yang tidak hanya memperbaiki kualitas infrastruktur dasar tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan akses dan penggunaan fasilitas yang lebih baik.
Dampak Ekonomi dan Konektivitas
Program P3TGAI, menurut kementerian, berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi yang langsung berdampak pada ketahanan pangan.
Sementara itu program lain seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung perbaikan kesehatan lingkungan dan akses air minum di desa-desa.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi kawasan, sedangkan pembangunan jembatan gantung dinilai strategis membuka akses bagi pelajar, petani, dan warga di daerah terpencil.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel serta menghasilkan output dan outcome pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas,” ujar pihak kementerian.
Pergeseran fokus anggaran menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan prioritas antara proyek infrastruktur skala besar dan kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil.
