Jakarta, Maret.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak mengalami kenaikan meskipun Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya atau BI-Rate. Pernyataan itu mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi kelompok sasaran program rumah subsidi.
Maruarar menuturkan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan bunga KPR subsidi agar program rumah untuk MBR tidak kehilangan daya jangkau. Ia menegaskan hingga saat ini Kementerian PKP belum mengeluarkan kebijakan menaikkan bunga untuk segmen tersebut.
“Sampai hari ini kita tidak menaikkan. Sampai hari ini saya tahu bahwa itu naik BI rate,” ucap Maruarar. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (19/6/2026).
Kebijakan Pemerintah terhadap Bunga KPR Subsidi
Keputusan untuk tidak menyesuaikan bunga KPR subsidi ditujukan mempertahankan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program pemerintah. Kebijakan ini mengindikasikan adanya intervensi fiskal atau skema kompensasi dari sisi pemerintah untuk meredam efek pengetatan moneter terhadap segmen rumah subsidi.
Langkah mempertahankan tingkat bunga KPR subsidi dapat menimbulkan konsekuensi anggaran apabila perbankan menuntut kompensasi atas gap margin akibat kenaikan suku bunga pasar. Pemerintah perlu merancang mekanisme kompensasi atau alokasi subsidi yang jelas untuk memastikan keberlanjutan program tanpa menimbulkan disinsentif bagi penyalur kredit.
Respons Bank Indonesia dan Perubahan Suku Bunga
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Juni 2026 memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan moneter guna merespon kondisi ekonomi makro dan dinamika inflasi.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa “Suku bunga deposit facility juga naik 25 bps jadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,5 persen,” saat konferensi pers hasil RDG BI Bulan Juni 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Penyesuaian suku bunga fasilitas deposito dan lending facility tersebut mencerminkan upaya BI menormalisasi spread suku bunga dan menyesuaikan stance moneter.
Implikasi bagi Pasar Perumahan dan Perbankan
Kenaikan BI-Rate cenderung mendorong kenaikan biaya pendanaan perbankan yang pada gilirannya dapat menaikkan suku bunga kredit di pasar komersial, termasuk segmen KPR non-subsidi. Hal ini berpotensi menurunkan permintaan kredit KPR di segmen yang sensitif terhadap suku bunga dan memperlambat dinamika pasar properti tertentu.
Di sisi lain, pemertahanan bunga KPR subsidi untuk MBR menempatkan tekanan pada margin bank yang menyalurkan kredit tersebut, kecuali ada skema kompensasi dari pemerintah. Sektor perbankan perlu mengelola risiko neraca dan likuiditas, sementara pengembang perumahan terjangkau harus menyesuaikan strategi penawaran agar proyek tetap layak secara finansial.
Dampak Sosial dan Kewenangan Kebijakan
Keputusan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi memperlihatkan prioritas sosial dalam kebijakan perumahan, yakni menjaga keterjangkauan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan ini berimplikasi pada target penyediaan rumah terjangkau dan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan dasar.
Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas kementerian dan otoritas terkait untuk mengatur pembiayaan, alokasi subsidi, serta pengawasan terhadap penyaluran kredit agar manfaatnya tepat sasaran dan berkelanjutan secara fiskal dan finansial.
Pernyataan Maruarar dan keputusan moneter BI pada pertengahan Juni 2026 menempatkan pembuat kebijakan pada keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan prioritas sosial dalam program perumahan. Kebijakan lanjutan dari pemerintah dan respons sektor perbankan akan menjadi penentu dinamika pasar perumahan dalam beberapa bulan mendatang.
