Kebijakan Ekspor Satu Pintu Diharap Bisa Perbaiki Tata Kelola Niaga Sawit, Stabilkan Harga CPO dan Tingkatkan Penerimaan Negara
Jakarta, Maret.id — Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) optimistis penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam, khususnya minyak sawit mentah (CPO), dapat memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional.
“Kami melihat sistem ekspor satu pintu bisa jadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional…” ujar Mudyat Noor, Ketua AKPSI sekaligus Bupati Penajam Paser Utara.
Menurut Mudyat Noor, fokus perbaikan tata kelola yang mendesak adalah persoalan harga, termasuk praktik penentuan harga di bawah harga pasar (underpricing) dan penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing) yang memengaruhi penerimaan negara dan daerah.
Ia memperkirakan bahwa jika kebijakan ekspor satu pintu berjalan baik, harga sawit di pasar domestik akan menjadi lebih stabil dan seragam.
Perbaikan harga dan mekanisme perdagangan ini dinilai akan menguntungkan petani sawit serta meminimalkan praktik underpricing dan transfer pricing yang selama ini menekan penerimaan negara.
“Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil…” ujar Mudyat Noor, Ketua AKPSI sekaligus Bupati Penajam Paser Utara.
AKPSI saat ini memiliki keanggotaan 164 kabupaten/kota dan aktif mendorong peningkatan porsi DBH sawit dari tingkat saat ini sebesar delapan persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil.
Langkah kebijakan ini, menurut para pengurus AKPSI, diharapkan memperkuat tata kelola fiskal daerah, memberikan kepastian bagi petani dan pelaku usaha, serta meningkatkan kontribusi sektor sawit terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah.
Perdebatan mengenai mekanisme ekspor dan pembagian DBH akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan industri sawit nasional ke depan, seiring upaya menyeimbangkan kepentingan produksi, kesejahteraan petani, dan penerimaan negara.
