Pemadaman Listrik Bergilir Jadi Bukti Persoalan Dasar PLN, DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh atas Kebijakan Energi dan Dampak Ekonomi
Jakarta, Maret.id — Gangguan kelistrikan dan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Indonesia mendorong seruan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sistem kelistrikan nasional serta tata kelola PT PLN (Persero), menurut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Ismail Bachtiar.
Ismail menyatakan peristiwa ini menunjukkan adanya persoalan mendasar pada aspek kesiapsiagaan, mitigasi risiko, dan infrastruktur distribusi listrik yang harus segera diperbaiki.
“Apa yang kemudian terjadi saat ini sekiranya menjadi evaluasi besar-besaran terhadap perusahaan listrik negara, ternyata kesiapsiagaan kita belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin karena listrik merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat,” ujar Ismail Bachtiar, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS.
Dalam keterangan tertulisnya, Ismail mengatakan PT PLN (Persero) sebagai penyedia layanan listrik nasional wajib menanggung tanggung jawab terbesar atas berbagai risiko dan menyiapkan alternatif solusi agar gangguan serupa tidak berulang.
Ismail juga mengungkapkan bahwa hasil rapat evaluasi dan kunjungan lapangan Komisi VI DPR RI ke Aceh, Sumatra, Jawa, hingga Bali menemukan sejumlah persoalan teknis yang membutuhkan perhatian serius terutama pada jaringan distribusi dan infrastruktur kelistrikan.
“Kami minta mitigasi seperti ini dilakukan secara terperinci; seluruh masalah harus diinventarisir dan seluruh problematika harus sudah disiapkan solusinya karena masih ada jaringan yang belum terstandarisasi dan itu sangat berisiko ketika terjadi bencana atau gangguan distribusi,” ujar Ismail Bachtiar, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS.
Selain persoalan teknis, Ismail menekankan dampak pemadaman listrik telah dirasakan luas oleh rumah tangga, pelaku UMKM, peternak, dan layanan publik sehingga tindakan lebih konkret dari PLN diperlukan.
“Tidak hanya cukup dengan menyampaikan permintaan maaf; terhadap seluruh konsumen yang dirugikan, kami meminta PLN mengambil bagian tanggung jawab dan menyiapkan skema kompensasi terhadap dampak kerugian yang dialami oleh konsumennya,” ujar Ismail Bachtiar, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS.
Ismail mengingatkan bahwa ketahanan energi nasional harus dipandang serius dan DPR terus mendorong percepatan diversifikasi sumber energi, pembangunan jaringan distribusi baru, serta pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan.
Komisi VI DPR RI, menurut Ismail, akan mengawal proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan PT PLN (Persero) agar masyarakat tidak kembali menjadi pihak paling dirugikan ketika gangguan kelistrikan terjadi.
“PLN terhadap seluruh persoalan ini harus turun serta mempertanggungjawabkan secara utuh; jangan sampai yang paling dirugikan adalah masyarakat kita,” ujar Ismail Bachtiar, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS.
