Menkes Ungkap Kekurangan Anggaran Rp1 Triliun untuk Imunisasi Nasional 2026, Tekanan Fiskal dan Kebutuhan Pembiayaan Tambahan pada Pasokan Vaksin
Jakarta, Maret.id — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap kekurangan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk program imunisasi nasional tahun 2026 akibat pemotongan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
“Untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong itu termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi. Vaksinnya saja kita kurang, kita kekurangan sekitar 1 triliun,” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Berdasarkan peta jalan hingga 2029, Kementerian Kesehatan mencatat celah anggaran sebesar Rp4,91 triliun untuk kebutuhan imunisasi rutin yang disesuaikan dengan jumlah kelahiran bayi di Indonesia.
“Kita sudah punya rencana sampai 2029 sebenarnya, kita sudah kasih juga ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ini rencana program imunisasi kita. Jadi masih ada gap sekitar 4,91 triliun sampai 2029,” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Kekurangan anggaran untuk 2026 saat ini tengah diupayakan diajukan tambahan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Budi juga memaparkan tiga strategi utama yang menjadi fokus penguatan sistem imunisasi nasional.
Pertama adalah penyelesaian infrastruktur layanan imunisasi terkait ketersediaan alat pendingin atau cold chain yang ditargetkan mencapai 100 persen dalam dua tahun ke depan.
“Seratus persen kebutuhan cold chain itu harus ada dan itu setiap tahun harus di-review,” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Kedua adalah pengawalan ketat siklus penyediaan vaksin dari tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, sampai ke masyarakat; ketiga adalah penguatan edukasi kepada masyarakat secara lebih serius.
Kementerian Kesehatan memperingatkan munculnya tren negatif kelompok anti-vaksin yang meningkat sehingga edukasi publik menjadi prioritas.
“Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena tidak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang anti-vaksin. Jadi, edukasi ini menjadi makin meningkat urgensinya,” kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
Upaya pengajuan tambahan anggaran ke Banggar DPR RI akan menentukan kelanjutan pelaksanaan program imunisasi nasional pada 2026 dan kesiapan layanan menuju target jangka menengah hingga 2029.
