Danantara Perkuat Tata Kelola Program Hunian Rakyat untuk Dorong Kinerja BUMN Positif dan Tingkatkan Penyerapan Investasi Sektor Properti
Jakarta, Maret.id — Badan Pengelola BUMN dan Danantara menggelar pertemuan di Gedung BPKP untuk memperkuat tata kelola program hunian rakyat agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pertemuan dipimpin oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dan dihadiri Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Pembahasan utama menyangkut penguatan pengawasan dan percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung pelaksanaan program hunian rakyat.
Pemerintah menegaskan keinginan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan dan memiliki kepastian hukum yang kuat.
“Kami tentu mendukung penuh program ini. Tinggal bagaimana kita memastikan seluruh pihak bergerak bersama, sehingga program ini bisa berjalan lebih cepat, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara. Pernyataan itu disampaikan di Gedung BPKP, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurut Dony, pengawasan yang kuat diperlukan agar program strategis pemerintah berjalan efektif sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaannya.
Danantara mencatat kinerja BUMN menunjukkan tren positif sejak pembentukan lembaga itu pada 2025.
Secara akumulatif, capaian kinerja BUMN pada 2025 disebut melampaui target yang ditetapkan dan berlanjut hingga tahun ini.
Berdasarkan laporan kinerja unaudited hingga Mei 2026, Pelindo membukukan laba tahun berjalan Rp2,01 triliun atau naik 94 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, Pupuk Indonesia Group mencatat laba bersih Rp6,70 triliun atau melonjak 230 persen secara tahunan.
“Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi BUMN mulai memberikan hasil yang nyata. Yang penting ke depan adalah menjaga konsistensi, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik berbasis data, fakta, serta kondisi riil di lapangan,” ujar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara.
Penguatan pengawasan dan koordinasi diharapkan mempercepat penyediaan hunian rakyat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan nasional sambil memperkuat akuntabilitas BUMN dalam mendukung kebijakan strategis negara.
