Prabowo Minta Himbara Permudah Akses Kredit UMKM untuk Dorong Pemerataan Ekonomi dan Pertumbuhan Inklusif
Jakarta, Maret.id —Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Arahan itu disampaikan Prabowo saat bertemu jajaran pimpinan bank-bank Himbara pada 18 Juni 2026.
“Presiden ingin bank-bank pelat merah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berperan dalam menciptakan pemerataan ekonomi,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Presiden menekankan paradigma baru mengenai peran Himbara di masa depan dan menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut perbankan patriotik,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Konsep perbankan patriotik menurut Presiden adalah bank negara tidak hanya dinilai dari besarnya laba tetapi juga dari kontribusinya membuka kesempatan usaha dan mendorong pemerataan ekonomi,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Presiden meminta Himbara lebih aktif menjangkau pelaku UMKM serta memperluas penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Presiden mendorong bank-bank Himbara agar lebih proaktif turun langsung menemui pelaku usaha, bukan hanya menunggu masyarakat datang mengajukan pembiayaan ke kantor cabang,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Namun perluasan peran Himbara tersebut tetap harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga kesehatan industri perbankan,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Mandat untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi Himbara akan tetap dijalankan dengan profesionalisme yang tinggi serta tata kelola yang baik, dan bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Presiden ingin memastikan bahwa kekuatan ekonomi yang dimiliki negara benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
