Jakarta, Maret.id — Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, memberikan tanggapan kritis terkait keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Jika langkah ini dikaitkan dengan PSI, publik akan bersikap kritis,” kata Saiful.
Ia berpendapat bahwa posisi Jokowi sebagai dewan pembina tidak akan memberikan pengaruh maksimal dibandingkan jika ia memimpin langsung sebagai ketua umum.
“Dalam logika politik praktis, posisi simbolik sering kali tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara signifikan,” tegas Saiful.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah “turun gunung” Jokowi berpotensi memunculkan pertanyaan di masyarakat jika tidak didukung dengan tujuan politik yang jelas.
“Kesannya, langkah ini setengah hati. Terlalu besar jika hanya untuk peran simbolik, namun kabur jika tanpa tujuan yang jelas,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini tidak mudah diyakinkan oleh narasi normatif.
“Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni,” imbuh Saiful.
Ia menambahkan bahwa apa yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi Jokowi, tetapi juga standar etika politik pasca-kekuasaan di Indonesia.
“Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran,” tuturnya.
Jika tidak, menurut Saiful, publik akan terus mempertanyakan apakah ini tentang negara atau sekadar perpanjangan pengaruh.
