Jakarta, Maret.id — Koalisi Ojol Nasional menyambut pemberlakuan potongan tarif ojek online maksimal 8 persen yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
“Tentang pemotongan 8 persen yang pada 23 Juni kemarin kami dari koalisi ojol nasional melihat dan mendengar aplikator menyampaikan implementasi 8 persen diterapkan 1 juli,” kata Juwel Safriko Hutasoit, Sekjen Koalisi Ojol Nasional.
KON menyatakan pencapaian ini turut berkat dukungan dari 98 Resolution Network yang membantu menjembatani suara para pengemudi ojol untuk memastikan perbaikan kondisi kerja.
“Tentu saja hal ini kami sambut baik, dan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ketika tanggal 1 Mei kemarin mengatakan bahwa ojol harus tetap dipedulikan. Dengan mendapatkan potongan yang dari 20% sebelumnya, menjadi hanya 8 persen saja,” tutur Juwel Safriko Hutasoit, Sekjen Koalisi Ojol Nasional.
Ketua Presidium KON Andi Kristianto menyampaikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas perannya dalam proses penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 8 persen.
“Negara harus hadir dan menjadi pihak yang turut mengawasi dan menjamin keseimbangan hak serta kewajiban dalam hubungan kemitraan antara driver dan aplikator,” ujar Andi Kristianto, Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional.
KON juga menegaskan penolakan terhadap perubahan status pengemudi ojol menjadi pekerja tetap dengan menuntut perbaikan sistem kemitraan yang lebih adil.
“Mendesak adanya revisi terhadap perjanjian kemitraan agar lebih adil, transparan, dan tidak merugikan kedua belah pihak antara aplikator dengan Mitra driver,” ujar Andi Kristianto, Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional.
Perwakilan Resolution Network Poltak Agustinus Sinaga mengatakan keterlibatan organisasinya merupakan bentuk advokasi langsung untuk menyuarakan aspirasi pengemudi ojol.
“Sesuai dengan tema yang ada hari ini, perjuangan teman-tan driver ojol memperjuangkan hak-hak kepentingan mereka sebagai mitra. Hari ini di pemerintahan Prabowo Gibran kita lihat negara hadir demi kepentingan rakyat,” ujar Poltak Agustinus Sinaga, Perwakilan Resolution Network.
“Sehingga beban dari ojol diringankan, bahwa ada catatan catatan itu merupakan perbaikan ke depan,” kata Poltak Agustinus Sinaga, Perwakilan Resolution Network.
Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan perwakilan GoTo/Gojek dan Grab Indonesia untuk membahas penetapan potongan tarif ojek online.
Dalam pertemuan itu, pihak GoTo dan Grab sepakat memberlakukan potongan tarif ojol maksimal 8 persen yang akan efektif berlaku pada 1 Juli 2026.
Pertemuan diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari pihak parlemen, sedangkan GoTo diwakili oleh Wakil Direktur Utama Catherine Hindra Sutjahyo dan Grab oleh CEO Neneng Goenadi.
“Kami sudah mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga, mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi,” kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers usai pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa, 22 Juni 2026.
“Jadi, kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya,” kata Catherine Hindra Sutjahyo, Wakil Direktur Utama GoTo.
“Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026,” ujar Neneng Goenadi, CEO Grab Indonesia.
