Solusi Cerdas Mengatasi Ketergantungan Impor LPG: DME Siap Jadi Alternatif Unggulan!
Jakarta, Maret.id — Ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah menjadi tanda tanya besar bagi perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tidak hanya menambah beban pada devisa negara, tetapi juga mengurangi efektivitas subsidi energi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar dari budget tersebut ternyata digunakan untuk menutupi kebutuhan komoditas impor, yang semakin meningkat.
Menurut laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2025, impor LPG kini menyuplai lebih dari 75 persen konsumsi nasional. Angka tersebut menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, konsumsi LPG nasional tercatat sebesar 8,36 juta ton, di mana 6,34 juta ton di antaranya merupakan produk impor. Proyeksi pertumbuhan konsumsi LPG juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana pada 2025 diperkirakan mencapai 9,24 juta ton, dengan 7,49 juta ton berasal dari impor.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan betapa beratnya dampak terhadap devisa negara akibat tingginya angka impor tersebut. Ia menyebutkan bahwa Indonesia menghabiskan antara Rp120 triliun hingga Rp150 triliun setiap tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan LPG dari luar negeri. Penambahan beban ini akan semakin terasa jika harga minyak dunia mengalami kenaikan, yang berpotensi meningkatkan angka tersebut.
Dampak Subsidi dan Kenaikan Anggaran
Kondisi ini juga berimbas pada besarnya subsidi LPG yang dikeluarkan pemerintah. Data terkini dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa subsidi untuk LPG meningkat dari Rp67,6 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp100,4 triliun pada tahun 2022. Meski sedikit menurun menjadi Rp74,3 triliun pada tahun 2023, anggaran subsidi untuk LPG tetap berada pada kisaran Rp80,9 triliun pada tahun 2024, dan diperkirakan mencapai Rp87 triliun pada tahun 2025.
Sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, pemerintah tengah mendorong proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga, dan sudah diintegrasikan dalam program percepatan hilirisasi nasional.
Potensi dan Tantangan Pengembangan DME
Iwa Garniwa, pengamat energi dan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, memberi catatan penting tentang pengembangan DME. Ia menekankan bahwa untuk menciptakan daya saing, diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten. “DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan investasi gasifikasi, yang cost-nya cukup tinggi. Jika harga batu bara melebihi USD60 per ton, DME akan sulit bersaing tanpa subsidi,” jelasnya.
Reformasi dalam sistem subsidi energi juga diperlukan, dengan pendekatan yang lebih cerdas, dari yang berbasis komoditas menjadi berbasis individu, seperti yang diatur dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Strategi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke energi alternatif, seperti gas bumi, kompor listrik, dan tentunya DME.
Menurut Iwa, pemerintah perlu mengembangkan peta jalan diversifikasi energi rumah tangga berdasarkan karakteristik wilayahnya. Konsep jaringan gas bisa diterapkan di kota-kota besar, sedangkan kompor listrik akan lebih cocok di area dengan surplus daya. Untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan pipa, DME menjadi solusi yang tepat, terutama di provinsi seperti Sumatra Selatan dan Kalimantan.
Dengan penerapan skema yang tepat, diharapkan potensi pengurangan impor LPG bisa mencapai antara 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun, yang setara dengan 55-75 persen dari volume impor yang ada saat ini.
Hadi Ismoyo, seorang pengamat energi migas, juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur DME. “Infrastruktur kompor DME sudah ada di Lemigas. Langkah selanjutnya adalah membangun pabrik skala besar. Pertamina, sebagai pemilik jaringan distribusi yang sudah matang, dapat menjadi mitra strategis,” pungkasnya.
Krisis energi yang dihadapi Indonesia menunjukkan betapa mendesaknya perluasan alternatif energi. Kesuksesan dalam proyek hilirisasi ini tidak hanya akan mengurangi kemampuan Indonesia dalam mengimpor, melainkan juga memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan.
