Jakarta, Maret.id — Pemerintah memperkuat peran Kredit Program sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperluas akses pembiayaan bagi sektor prioritas nasional.
Langkah itu diperkuat dengan peluncuran skema pembiayaan baru yang menyasar kelompok spesifik.
Dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jakarta pada Senin (29/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM.
Skema baru dirancang agar lebih inklusif, mudah diakses, dan menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh lembaga keuangan formal.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan langkah ini merupakan bagian dari evaluasi dan penyempurnaan program yang sudah ada agar manfaatnya lebih nyata di lapangan.
“Pemerintah tidak hanya memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap tersedia, tetapi juga terus menyempurnakan berbagai skema Kredit Program agar semakin tepat sasaran, lebih inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor. Melalui penguatan Kredit Program, kita ingin mendorong semakin banyak masyarakat yang naik kelas dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya,” ujar Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pernyataan itu disampaikan melalui siaran pers yang dikutip pada Selasa (30/6/2026).
Strategi penguatan diwujudkan melalui pengembangan Skema Kredit Program bagi perempuan pelaku usaha mikro.
Program baru ini melengkapi empat pilar Kredit Program yang telah berjalan, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Salah satu terobosan paling signifikan adalah transformasi pembiayaan pada program PNM Mekaar yang bertujuan meringankan beban pelaku usaha perempuan.
Sebelumnya pembiayaan PNM Mekaar berada pada kisaran 18–25 persen per tahun, dan pemerintah menurunkan suku bunganya menjadi 8 persen (flat) per tahun.
Lewat transformasi ini, debitur perempuan dapat mengakses plafon pembiayaan hingga Rp15 juta dengan pilihan tenor 6 hingga 24 bulan.
Kebijakan ini diharapkan menjadi stimulus untuk mempercepat inklusi keuangan sekaligus menggerakkan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Hingga akhir semester pertama, per 28 Juni 2026, total realisasi penyaluran Kredit Program nasional mencapai Rp167,97 triliun atau sekitar 49,20 persen dari target tahunan Rp341,39 triliun.
Kontributor utama capaian ini adalah KUR yang tersalurkan sebesar Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur.
Rasio kredit bermasalah (NPL) berhasil ditekan di level 2,39 persen, atau setara 50,83 persen dari target plafon KUR tahun 2026.
Serapan pada lini kredit program lainnya tercatat sebagai berikut: Kredit Program Perumahan (KPP) Rp17,74 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp91,93 miliar, dan Kredit Alsintan Rp71,10 miliar.
Untuk memastikan implementasi skema baru berjalan mulus, pemerintah sedang mematangkan berbagai regulasi turunan.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan fiskal berupa subsidi bunga atau subsidi margin sebesar Rp2,62 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Alokasi anggaran tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah menyediakan pembiayaan murah, meningkatkan kapasitas usaha mikro perempuan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
