Jakarta, Maret.id — Sastrawan politik Ahmad Khozinudin mengungkapkan bahwa diksi “pembelahan” dalam politik Indonesia berakar dari sikap Presiden Joko Widodo. Ia menilai Jokowi hanya berfungsi sebagai presiden bagi pendukungnya, bukan untuk seluruh rakyat.
“Pembelaan saat Pilpres 2014 dan 2019, terus dipelihara dan dilestarikan,” kata Khozinudin, dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 1 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa relawan politik yang seharusnya bubar usai Pilpres justru terus dipelihara oleh Jokowi.
“Relawan diberi posisi di berbagai BUMN sebagai komisaris, dengan tugas untuk melindungi kekuasaan, menjadi buzzer pemerintah,” imbuh Khozinudin. Ia juga menyoroti bahwa Jokowi telah merusak konstitusi demi melanjutkan kekuasaan politik dinastinya.
“Putusan MK Nomor 90 telah merusak prasyarat kepemimpinan nasional yang sebelumnya telah diatur secara limitatif oleh konstitusi,” ucap Khozinudin. Kini, menurutnya, pengaruh Jokowi meluas, merusak bukan hanya politik dan konstitusi, tetapi juga budaya dan tradisi.
“Jokowi pergi meninggalkan Lampung, dengan luka pembelahan masyarakat adat Lampung,” sambung Khozinudin. Ia menekankan bahwa kedatangan Jokowi, yang mendapatkan gelar adat Paduka Pemuka Bangsa, dilakukan tanpa restu dan kehadiran para raja pemuka adat di Lampung.
“Masyarakat adat Lampung berpolemik. Terbelah, tentang keabsahan gelar pada Jokowi, hingga potensi rusaknya tradisi penganugrahan gelar kehormatan pada masyarakat adat karena kooptasi politik,” tegas Khozinudin.
