Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam melakukan konsolidasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pernyataan itu disampaikan Rahmat Saleh dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-23 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Kamis (2/7/2026) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo bersama BP BUMN tengah mengupayakan konsolidasi BUMN melalui penggabungan sejumlah perusahaan agar lebih efisien dan produktif.
“Presiden Prabowo bersama BP BUMN sedang melakukan upaya merger BUMN. Langkah ini kami dukung karena kita ingin BUMN-BUMN yang ada benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan APBN,” ujar Rahmat Saleh, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS.
Wasekjen DPP PKS itu menilai jumlah perusahaan BUMN yang terlalu banyak berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya apabila tidak seluruhnya memiliki kinerja yang produktif.
“Jangan sampai pengeluaran membengkak karena banyaknya perusahaan yang tidak produktif. Melalui merger dan pengelolaan yang profesional, kita berharap berbagai kebocoran dapat diminimalkan,” ujar Rahmat Saleh, Wasekjen DPP PKS.
Ia menambahkan restrukturisasi BUMN harus diiringi penegakan tata kelola yang baik termasuk penanganan terhadap dugaan penyimpangan di sejumlah perusahaan negara.
“Termasuk di antaranya melakukan penyelidikan terhadap berbagai penyimpangan yang ada di BUMN selama ini. Dengan demikian kita memiliki BUMN yang semakin berkualitas dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan APBN,” ujar Rahmat Saleh, Wasekjen DPP PKS.
Dukungan tersebut mencerminkan komitmen politik PKS untuk mendorong efisiensi dan peningkatan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara.
