Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyesuaian fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Heryawan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-23 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Kamis (2/7/2026) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa isu masa depan PPPK menjadi salah satu pembahasan penting di Komisi II DPR RI.
“Meski ada penyesuaian fiskal yang berdampak pada kemampuan daerah membayar gaji PPPK, insya Allah akan ada penyelesaian. Kementerian Dalam Negeri memiliki komitmen untuk tidak menjadikan pemberhentian PPPK maupun PPPK paruh waktu sebagai bagian dari penyelesaian,” ujar Ahmad Heryawan, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS dan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Ia menegaskan bahwa PPPK adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Baik ASN PNS maupun ASN PPPK harus dibangun dan dibina sebagai rangkaian birokrasi kita yang akan melayani masyarakat. Mereka memiliki tugas yang sama dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Ahmad Heryawan, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS dan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Ahmad Heryawan juga meminta perhatian khusus untuk PPPK yang bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan karena banyak di antara mereka telah mengabdi bertahun-tahun sebelum berstatus PPPK.
“Ada yang sudah lima tahun, sepuluh tahun, bahkan lebih dari itu mengabdi kepada bangsa dan negara. Ketika sekarang mereka mendapatkan kesempatan menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu, tentu tidak boleh disia-siakan. Mereka harus menjadi bagian dari birokrasi kita,” ujar Ahmad Heryawan, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS dan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Menurutnya, penyelesaian masalah fiskal daerah harus dilakukan melalui inovasi kebijakan dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, bukan dengan mengurangi tenaga pelayanan publik.
“Penyelesaian fiskal itu harus dilakukan dengan inovasi-inovasi yang baik. Inovasinya bukan pemberhentian, tetapi bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bahu-membahu meningkatkan PAD, sekaligus melakukan penyesuaian fiskal bagi daerah yang memang sangat membutuhkan, demi menjaga keberlangsungan para PPPK,” ujar Ahmad Heryawan, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS dan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Pernyataan itu mencerminkan upaya legislator untuk mempertahankan kontinuitas pelayanan publik dan posisi PPPK dalam struktur birokrasi nasional di tengah tekanan fiskal yang dihadapi beberapa daerah.
